RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 28 Maret 2024, Rusia menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi perpanjangan masa tugas tim ahli (Panel of Experts) yang mengawasi sanksi terhadap Korea Utara. Langkah ini tidak hanya menandai berakhirnya pekerjaan pengawasan sanksi PBB terhadap Korea Utara oleh para ahli, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan upaya internasional untuk mengekang program nuklir Pyongyang serta “prospek suram” dalam pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara.
Rusia Memveto, Tim Ahli PBB Kesulitan
Pada 28 Maret 2024, Rusia menghalangi perpanjangan masa tugas tim ahli PBB yang mengawasi sanksi internasional terhadap Korea Utara. Masa jabatan tim ini berakhir pada 30 April 2024, dan mereka sedang melakukan investigasi penting terhadap tuduhan transfer senjata antara Moskow dengan Pyongyang.
Untuk mengatasi program nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan telah meningkatkan sanksi terhadap negara tersebut sejak tahun 2006, dan tim ini telah bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi tersebut selama 15 tahun terakhir. Dengan veto Rusia, tim ini pada dasarnya dibubarkan.
Para ahli menilai, veto Rusia menunjukkan manfaat diplomatik langka bagi Korea Utara dan hubungan yang semakin dalam dengan Moskow, termasuk pengiriman misil balistik dan amunisi yang dibutuhkan untuk perang di Ukraina ke Moskow, serta kemungkinan pasokan bahan bakar dari Rusia ke Korea Utara.
Meskipun kedua sekutu bersejarah ini menyangkal adanya perdagangan senjata, tetapi mereka mengakui bahwa hubungan militer mereka semakin dalam. Sergei Naryshkin, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR), juga mengunjungi Korea Utara, berjanji untuk bersama-sama melawan upaya eksternal untuk meningkatkan tekanan.
圖/CNA
Kolaborasi Rusia-Korea Utara Mengacaukan Pengawasan, Menghindari Penangkapan
Rusia telah lama berpendapat bahwa sanksi terhadap Korea Utara sudah usang dan kontraproduktif, menyatakan bahwa sanksi tersebut tidak hanya gagal meyakinkan Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya, tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan di Korea Utara.
Para pejabat Amerika Serikat tidak setuju dengan pandangan ini, berargumen bahwa Korea Utara seharusnya membeli makanan untuk rakyatnya, bukan menghabiskan dana besar untuk senjata.
Sekarang, dengan Rusia menggunakan hak vetonya, Korea Utara mungkin lebih mudah menyembunyikan aktivitas yang melanggar sanksi. Hwang Joon-kook, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, secara terbuka menyatakan bahwa ini hampir seperti merusak kamera pengawas untuk menghindari tertangkap basah.
Aaron Arnold, seorang ahli dari Royal United Services Institute (RUSI) di Inggris, menegaskan bahwa pemungutan suara ini sangat penting, menandai titik balik kritis dalam sistem sanksi internasional terhadap Korea Utara.
Penggunaan hak veto oleh Rusia, tindakan terang-terangan Moskow dalam membeli senjata dari Korea Utara yang melanggar sanksi, pengabaian kewajibannya selama bertahun-tahun, serta adanya dukungan implisit dari Tiongkok, semuanya menunjukkan bahwa kerangka kerja sanksi PBB terhadap Korea Utara sedang menghadapi tantangan serius dan masa depan yang tidak pasti.
Kegagalan Pengawasan Sanksi Menjadi Celah, Upaya Pencegahan Penyebaran Nuklir Global Terancam
Sejak didirikan pada tahun 2009, kelompok kecil beranggotakan 8 orang ini telah memainkan peran penting dalam melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Khususnya, kelompok ahli ini secara berkala menerbitkan laporan yang merinci tindakan Korea Utara yang diduga melanggar sanksi, menjaga perhatian komunitas internasional terhadap masalah ini.
Meski kerja sama Dewan Keamanan terkait isu Korea Utara telah melemah dan Korea Utara terus mengelak dari sanksi yang ada, pembubaran kelompok ahli ini bisa menghilangkan hambatan yang tersisa terhadap program senjata Korea Utara dan mengganggu upaya global dalam mencegah penyebaran nuklir.
Dilaporkan oleh media CNN, banyak diplomat dan analis Barat berpendapat bahwa Korea Utara mungkin akan lebih mudah menghindari sanksi, sebagian karena mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang upaya Korea Utara untuk mengelak dari sanksi akan menjadi lebih sulit.
Chad O’Carroll, pendiri NK News, menyatakan bahwa laporan kelompok ahli PBB mencakup banyak informasi eksklusif dari negara-negara anggota, serta surat, foto, dan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait. “Dalam banyak kasus, wartawan, perusahaan swasta, dan pemerintah tertentu, tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mendapatkan informasi semacam itu.”
Hugh Griffiths, yang pernah menjadi koordinator kelompok ahli ini, menunjukkan bahwa dengan menggunakan hak vetonya, Moskow secara jelas tidak ingin lembaga Dewan Keamanan melaporkan pembelian ilegal mereka atas misil balistik dan amunisi konvensional dari Korea Utara. Tindakan ini menunjukkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, berniat untuk memperkuat kerjasama dengan Korea Utara terkait misil balistik dan embargo.
Kerjasama Internasional Diperkuat untuk Menggantikan Mekanisme yang Ada, Efektivitas dan Skala Belum Diketahui
Termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sepuluh anggota Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung pekerjaan pengawas sanksi, menyatakan bahwa tugas kelompok ahli ini menjadi semakin penting di tengah upaya berulang untuk merusak perdamaian dan keamanan internasional.
Amerika Serikat menuduh Rusia menggunakan hak veto untuk menutupi laporan kelompok ahli mengenai keterlibatan mereka dengan Korea Utara. Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook, memperingatkan bahwa penggunaan hak veto oleh Rusia menandakan kegagalan sistem non-proliferasi nuklir internasional.
Profesor Leif-Eric Easley dari Universitas Wanita Ewha di Seoul menyatakan bahwa berakhirnya kelompok ahli ini bisa mendorong lebih banyak kerjasama trilateral antara Washington, Seoul, dan Tokyo, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah mengumumkan pembentukan sebuah tim kerja khusus, bertujuan untuk mencegah Korea Utara mendapatkan minyak.
Namun, masih belum jelas apakah upaya-upaya berukuran lebih kecil ini bisa menggantikan tekanan yang dihasilkan oleh kelompok ahli dalam pengawasan pelaksanaan sanksi. Jika tidak mampu, maka ada kekhawatiran bahwa Korea Utara akan lebih mudah menemukan sumber dana untuk mempercepat pembangunan nuklirnya dan bahkan mungkin mendorong negara lain untuk mengikuti jejak mereka.
