RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
CSIS menilai, hal yang paling menjanjikan dari kebijakan Indo-Pasific Framework adalah ketahanan rantai pasokan di sektor energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan, yang mana kedua bidang tersebut dipimpin oleh Departemen Perdagangan AS.
Di samping itu, sektor pertanian dan efisiensi perdagangan juga menjadi hal yang akan menjadi prioritas pemerintahan Joe Biden pada tahun 2023.
Memperketat Kontrol Terhadap Ekspor Teknologi
Wadah pemikir CSIS percaya, kontrol terhadap ekspor produk teknologi di tahun 2023 akan terjadi kian ketat, mengingat persaingan dengan Tiongkok terjadi semakin intens. Apalagi Presiden Joe Biden memprioritaskan target untuk melindungi dan meningkatkan teknologi setempat.
Pada tanggal 7 Oktober 2022 lalu, pemerintahan Joe Biden mengumumkan rencana pengontrolan ekspor, dengan tujuan mencegah otoritas Beijing memperoleh komoditas semikonduktor mutakhir atau setidaknya memperoleh fasilitas terkait untuk memproduksinya. Ini juga menjadi perubahan besar bagi strategi kontrol ekspor AS.
Dengan kata lain, para kompetitor tidak diperbolehkan lagi untuk meningkatkan teknologi mereka hanya semata-mata ingin menjaga jarak aman dengan Amerika Serikat. Kontrol yang ditetapkan oleh Negeri Paman Sam akan terus diterapkan guna memastikan otoritas setempat dapat mempertahankan keunggulan sebanyak mungkin.
Untuk tahun 2023, CSIS percaya pemerintahan Joe Biden berkemungkinan akan memberlakukan kontrol ekspor dalam skala besar, bahkan menyamai pembatasan pada produk teknologi penting lainnya.
Pada bulan September, pemerintahan Joe Biden merilis perintah eksekutif perihal investasi, serta menentukan sektor mana saja yang memperoleh pembatasan. Perintah eksekutif tersebut menyertakan sektor seperti mikroelektronika, kecerdasan buatan, bioteknologi, biofabrikasi, quantum computing, energi bersih dan teknologi menghadapi perubahan iklim.
Sektor-sektor di atas dianggap memiliki alasan kuat dan mendasar bagi Amerika Serikat untuk memegang posisi pemimpin dalam teknologi. Oleh karena itu, CSIS menilai, jika melihat dari kebijakan kontrol semikonduktor yang diumumkan pada bulan Oktober lalu, maka pemerintahan Joe Biden dapat menggunakan alasan ini untuk memperlambat atau melemahkan kemampuan Tiongkok dalam mengontrol semikonduktor mereka. Joe Biden juga dinilai tidak akan menunggu hingga terciptanya konsensus dengan sekutu untuk menetapkan kontrol baru.
Kebijakan Fiskal Pembangunan Infrastruktur
Fasilitas infrastruktur dunia tetap menjadi elemen inti dari kebijakan Joe Biden pada sepanjang tahun 2023. Amerika Serikat tentunya juga berharap untuk memperkuat serangkaian inisiatif perihal infrastruktur itu sendiri, beberapa yang terpenting adalah Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), Indo-Pacific Economic Framework, Blue Dot Network, Trilateral Partnership for Infrastructure Investment dan Quadrilateral Security Dialogue (Quad).
Inisiatif-inisiatif di atas terus dipromosikan dengan maksud untuk bersaing dengan kebijakan Belt and Road Initiative milik Tiongkok. Pada saat yang sama, AS juga menjanjikan penetapan standar fasilitas infrastruktur berkualitas lebih tinggi.
Negara berkembang tentu membutuhkan investasi di sektor pembangunan sarana infrastruktur. Namun, ada hampir 60% negara berpenghasilan rendah di dunia yang kini terlilit kesulitan finansial, membuat mereka tidak dapat menunggu hingga terwujudnya prakarsa inisiatif AS di atas.
Sebagian besar proyek infrastruktur tidak mampu memberikan keuntungan maksimal, membuat hal tersebut tidak menarik bagi sektor swasta. Di lain pihak, AS tetap ingin mencari cara guna mengatasi kesenjangan keuangan tersebut.
Kebijakan Fiskal untuk Isu Perubahan Iklim
Dengan disahkannya Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflasion Reduction Act) oleh Amerika Serikat untuk mendorong nilai investasi dalam negeri di sektor energi bersih, maka hal ini akan serta-merta meningkatkan nilai investasi dunia pada tahun 2023 untuk menangani isu perubahan iklim.
Namun, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP27) pada bulan November lalu mengumumkan, beberapa mekanisme pendanaan yang memanajemen operasional bersangkutan masih diselimuti banyak pertanyaan, misal terkait loss and damage fund dan bagaimana cara kinerjanya.
Hal ini belum lagi dengan komitmen pendanaan iklim dengan yang pernah ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Prancis dan peran lembaga keuangan internasional dalam pendanaan iklim.
Setidaknya, hingga tahun 2023 masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pendanaan menghadapi krisis perubahan iklim dunia.
