:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan InternationalPart 1. Krisis Politik dan Ekonomi Sri Lanka Sulit Diselesaikan, Nasib Utang dan Kebangkrutan Diserahkan Kepada IMF

  • 05 August, 2022
Perspektif
Part 1. Krisis Politik dan Ekonomi Sri Lanka Sulit Diselesaikan, Nasib Utang dan Kebangkrutan Diserahkan Kepada IMF

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 5 Juli 2022, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengumumkan, Sri Lanka tengah berada di ambang kebangkrutan dengan pergolakan krisis ekonomi yang akan berlanjut setidaknya hingga akhir tahun mendatang. Kini, Sri Lanka tengah bernegosiasi dengan negara kreditur untuk menuntaskan perencanaan restrukturisasi utang serta merundingkan program dana talangan dengan organisasi Dana Moneter Internasional (IMF).

 

Kebangkrutan Sri Lanka di Tengah Utang yang Menumpuk

Sri Lanka tengah menghadapi krisis keuangan terburuk semenjak negara tersebut merdeka pada tahun 1948. Pemerintah setempat diberitakan telah kehabisan cadangan devisa, sehingga tidak mampu lagi mengimpor bahan-bahan pokok. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak dapat mengisi bahan bakar atau membeli makanan, bahkan banyak sekolah harus ditutup karena kekurangan dana.

Secara resmi, otoritas Sri Lanka akhirnya mengumumkan kebangkrutan mereka pada tanggal 5 Juli 2022. Para ekonom menyalahkan pemerintah Sri Lanka yang dinilai telah "salah urus", sehingga membuat inflasi meroket tajam dalam beberapa bulan belakangan. Belum lagi dengan pemadaman listrik berkepanjangan, kian memperburuk negara yang dihuni oleh 22 juta jiwa tersebut.

Faktor-faktor seperti tekanan inflasi, pemadaman listrik, langkanya BBM dan kebutuhan pokok, telah memukul berat Sri Lanka. Sebelum wabah COVID-19 melanda, Sri Lanka yang terletak di atas Samudera Hindia diberkahi dengan sektor pariwisata yang menjanjikan.

Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran pinjaman asing sebanyak US$ 7 miliar, yang mana sebenarnya telah jatuh tempo tahun ini. Menurut data statistik yang ada, total utang Sri Lanka telah melampaui US$ 50 miliar per bulan Juni 2022. Ini juga menjadi pertama kalinya dalam sejarah Sri Lanka, melanggar perjanjian pembayaran utang piutang negara. Ini juga menjadi negara pertama di kawasan Asai Pasifik yang gagal membayar utang mereka pada abad ini.

 

Krisis Politik dan Ekonomi Menyulut Amarah Warga

Keluhan masyarakat atas keruntuhan ekonomi juga telah memicu krisis politik. Aksi protes yang menyerukan untuk segera menggulingkan pemerintah berkuasa menyebar dengan sangat cepat. Mereka menuduh keluarga Rajapaksa yang telah memerintah Sri Lanka selama 20 tahun, telah menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi.

Setelah aksi protes dilancarkan selama berbulan-bulan, peristiwa kekerasan yang diwarnai pertumpahan darah pun bermunculan. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang juga adalah kakak dari Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri pada bulan Mei lalu. Sedangkan adiknya, Basil Rajapaksa yang menjabat Menteri Keuangan Sri Lanka mengundurkan diri dari kongres pada bulan Juni.

Meski situasi kebangkrutan di Sri Lanka mengejutkan banyak pihak, tetapi faktanya sebagian besar negara juga memiliki pengalaman serupa yakni gagal dalam melunasi utang mereka.

Kepailitan suatu negara biasanya mengacu pada kondisi di mana pendapatan keuangan atau fiskal suatu negara tidak dapat mengimbangi devisa yang diperlukan untuk keperluan impor. Hal ini biasanya dikarenakan lembaga keuangan terbesar dari negara bersangkutan bangkrut.

Penyiar

Komentar