:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan International(Part 2) Makna dari 25 Tahun Kembalinya Kedaulatan Hong Kong ke RRT

  • 29 July, 2022
Perspektif
(Part 2) Makna dari 25 Tahun Kembalinya Kedaulatan Hong Kong ke RRT

UU Keamanan Nasional dan COVID-19 Memperkuat Cengkeraman RRT

Setelah gerakan pro-demokrasi pecah di Hong Kong pada tahun 2019, otoritas Beijing pun kemudian memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk membungkam perbedaan pendapat. Penerapan dari kebijakan ini kian diperluas, sehingga mengikis batas pemisah antara perbedaan hukum yang berlaku di Hong Kong dan RRT.

UU Keamanan Nasional di Hong Kong diarahkan langsung oleh pihak RRT, dan bukan melalui proses pengesahan yang dilakukan oleh Dewan Legislatif Hong Kong. Ini berarti, staf keamanan RRT dapat bergerak di kawasan Hong Kog, tanpa harus terikat oleh hukum Hong Kong.

Beijing menyampaikan, di bahwa ketentuan UU Keamanan Nasional yang berlaku di Hong Kong, maka pihaknya dapat mengadili orang-orang yang diduga pernah melakukan kasus kriminal serius di kawasan Daratan Tiongkok.

Semenjak COVID-19 merebak, perbatasan antara Hong Kong dengan RRT kian memudar. Sebagian besar wilayah perbatasan dijaga ketat dikarenakan aturan “pembersihan virus” RRT diberlakukan sangat ketat. Namun demikian, dokter dari RRT diizinkan untuk masuk dan bekerja di instansi-instansi rumah sakit Hong Kong.

Di bawah program 20 tahun, pemerintah Hong Kong kini berencana untuk melakukan transformasi di wilayah perbatasan, yakni mengintegrasikan wilayah utara Hong Kong dengan Shenzhen, dengan alih-alih untuk mengembangkan sektor perekonomian, serta memindahkan kawasan bisnis ke area Pelabuhan Victoria.

Program ini dikenal dengan sebutan “Metropolis Utara”, dengan perkiraan biaya mencapai HK$ 100 miliar, dengan tujuan utama untuk menciptakan “Wilayah Teluk Besar Guang Dong, Hong Kong dan Macau”di kawasan yang dekat dengan Shenzhen. Nantinya, di kawasan tersebut akan dibangun sebuah area metropolitan besar untuk menghubungkan Hong Kong dengan kota-kota di Provinsi Guangdong.

 

Senasib Sepenanggungan

Saat Beijing tengah membentuk dan memperkuat kendali mereka atas Hong Kong, hal ini menimbulkan gelombang imigrasi warga Hong Kong untuk keluar dari tanah air mereka.

Fermi Wong, yang memutuskan pindah ke Inggris setelah UU Keamanan Nasional diterapkan pada tahun 2020 mengatakan kepada media AFP, “Orang-orang Hong Kong yang kini memutuskan untuk pindah ke negara-negara lain, tentu memiliki pemikiran yang berbeda akan tanah air mereka. Namun demikian, kami memiliki semangat yang sama.”

Aktivis pembela kaum minoritas di Hong Kong, Wang Hui-fen menuturkan, “Apa yang menghubungkan kita mungkin menjadi suatu hal yang tidak akan terlukiskan. Saya hampir selalu bisa mengenal warga Hong Kong, ketika berjalan-jalan di tempat umum.”

Wang Hui-fen adalah salah satu dari 123.700 warga Hong Kong yang memutuskan untuk pindah ke luar negeri antara tahun 2020 hingga 2021. Ia juga adalah salah satu dari banyak warga Hong Kong, yang memutuskan untuk menetap di Inggris.

Ketika menyinggung perihal Hong Kong, Wang Hui-gen menyampaikan bahwa kota ini telah berubah drastis di luar kendali seharusnya.

Ia juga menambahkan, kini Hong Kong hanya tersisa makna geografisnya, tidak lagi Hong Kong yang dikenalnya dahulu kala.

 

Kota Hong Kong, Warga Hong Kong dan Semangat Hong Kong

Lain halnya dengan Xiao Lin yang berprofesi sebagai desainer, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Taiwan.

Kepada media AFP, Xiao Lin mengatakan, “Faktanya, sekarang saya tidak tahu bagaimana mendefinisikan Hong Kong itu sendiri. Atau bagaimana menentukan batasan geografisnya? Dan juga perihal bagaimana warga dan semangat yang mereka miliki saat ini?

Xiao Lin awalnya meninggalkan Hong Kong pada tahun 2017, dikarenakan alasan pekerjaan. Namun akhirnya ia terinspirasi oleh semangat pro-demokrasi dan membentuk tim pendukung.

Ia mengatakan, “Pada tahun 2019, saya tidak memiliki ikatan yang kuat dengan perihal apakah saya orang Hong Kong atau bukan. Namun, sekarang saya yakin saya adalah wrga Hong Kong dimanapun saya berada.”

 

Berjuang untuk Hong Kong

Krisis identitas yang dirasakan Xiao Lin sebenarnya juga terjadi pada orang lain. Media AFP menyampaikan, meskipun “menjauh” dari tanah air mereka, tetapi jaringan advokasi demokrasi di komunitas warga Hong Kong yang saat ini berada di luar negeri, akan tumbuh lebih kuat, terutama semenjak gejolak politik yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

Media AFP melanjutkan, ada lebih dari 80 organisasi masyarakat sipil yang tengah aktif melayani warga Hong Kong di seluruh dunia.

Selain membantu untuk pemrosesan imigrasi dan pengembangan karier di negara tujuan, organisasi ini juga aktif mempromosikan advokasi demokrasi.

Meski demikian, ketakutan kehilangan koneksi dengan tanah air mereka dari warga Hong Kong yang kini bermukim di luar negeri, masih terjadi.

Mantan pemimpin gerakan mahasiswa Hong Kong dan sekarang menjabat Ketua Dewan Demokrasi Hong Kong (HKDC) yang berbasis di Washington, Zhou Yong-kang (周永康) juga menyadari bahwa jarak geografis dapat memudarkan semangat nasionalisme seseorang.

Ia mencemaskan, bahwa semangat yang ada, tidak lagi terdapat di dalam Hong Kong sendiri, melainkan telah menyebar di setiap insan warga Hong Kong yang berada di luar Hong Kong. Dan ditakutkan ini semua tidak akan dan tidak bisa dikembalikan lagi. Warga Hong Kong yang berada di luar negeri akan mulai bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan Hong Kong.

Bagi Zhou Yong-kang, memperjuangkan semangat demokrasi untuk tetap berada di dalam Hong Kong, telah menjadi “motivasi politik” nya di masa lampau.

Kepada media AFP, Zhou Yong-kang mengatakan, “Saya bisa berjuang seperti demikian, untuk membangun Hong Kong yang bebas, dan mempromosikan kehidupan demokrasi secara global. Dan pada tingkat ini, Hong Kong hanyalah sebatas inspirasi dan aspirasi.”

 

Penyiar

Komentar