Konflik Kepentingan di Balik Aksi Kudeta Militer Myanmar

  • 19 February, 2021
Konflik Kepentingan di Balik Aksi Kudeta Militer Myanmar

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 1 Februari 2021 militer Myanmar melancarkan aksi kudeta, serta menangkap pemimpin terpilih - Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintahan setempat lainnya. Tindakan tersebut sekali lagi mencoreng proses transisi demokrasi di Myanmar.

Setelah kudeta berkobar di Myanmar, negara-negara Barat pun mengutuk keras, salah satunya adalah Amerika Serikat yang memutuskan untuk kembali memberlakukan sanksi.

Sebaliknya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang selama ini menjadi sekutu Myanmar memilih untuk tidak memberikan tanggapan sama sekali.

 

RRT yang Tidak Bereaksi Apa-Apa

Komunitas dunia dikejutkan dengan pemberitaan kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada awal Februari 2021. Dunia global juga meminta kepada militer setempat untuk segera melepaskan tokoh pemimpin Myamnar yang telah dipilih secara demokratis, yakni Aung San Suu Kyi.

Di lain pihak, otoritas Beijing terlihat sangat hati-hati dalam menjawab isu kudeta di Myanmar. Saat diwawancara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Wang Wen-bin (汪文斌) mengatakan, pihaknya tengah mempelajari situasi yang ada saat ini.

Dirinya menekankan, Myanmar adalah negara tetangga yang ramah dan diharapkan otoritas setempat dapat menangani segala perbedaan dengan tetap mematuhi hukum konstitusi, guna menjaga kestabilan politik dan sosial warga Myanmar.

Sedangkan Joe Biden yang baru saja dilantik menjabat posisi Presiden AS berikutnya menyampaikan kutukan kerasnya terhadap tindakan militer Myanmar yang dianggap telah merobek proses transisi demokrasi dan supremasi hukum setempat. Dirinya menyerukan agar Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya segera dibebaskan.

Joe Biden bahkan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bagi Kongres AS untuk meninjau kembali sanksi yang akan dijatuhkan kepada Myanmar.

Faktanya, sebelum aksi kudeta militer terjadi, Menteri Luar Negeri RRT- Wang Yi (王毅) sempat berkunjung ke Myanmar, serta menemui Aung San Suu Kyi dan Panglima Min Aung Hlaing, yang kini menjadi dalang atas aksi kudeta setempat.

Tujuan kedatangan Wang Yi adalah untuk memperlihatkan dukungan kepada Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilu Myanmar pada bulan November tahun lalu. Di samping itu, Beijing juga berharap program kerja sama pembangunan antar kedua negara dapat dipercepat, yang mana hal tersebut pernah diutarakan oleh Penguasa Xi Jin-ping saat berkunjung ke Myanmar pada tahun 2019.

Beberapa analisis politik percaya, kecil kemungkinan bagi militer Myanmar melakukan aksi kudeta tanpa memberi tahu pihak Beijing.

Ketua Divisi Asia dari Institut Hubungan Internasional Prancis (IFRI) - Francoise Nicolas merasa, aksi kudeta akan semakin merekatkan hubungan Myanmar dengan RRT. Tidak seimbangnya nilai investasi bangsa Barat dengan RRT di Myanmar akan semakin besar.

Namun demikian, tidak sedikit suara berbeda juga mulai terdengar. Salah seorang pakar di Kantor Riset Divisi Asia Selatan dari Institut Studi Internasional Shanghai, Zhao Gan-cheng (趙干城) merasa aksi kudeta adalah kehancuran yang tidak diinginkan.

Ia menyampaikan, “Sebagai negara tetangga, saya tidak melihat adanya manfaat bagi RRT. Semua investasi dan infrastruktur yang dibangun RRT tentu membutuhkan kestabilan lingkungan geopolitik. RRT mencemaskan perkembangan situasi di Myanmar saat ini.”

 

Hubungan RRT – Myanmar yang Kompleks

Negeri Tirai Bambu telah menginvestasikan banyak dana di beberapa sektor Myanmar, sebut saja jaringan pipa mineral, minyak dan gas, serta infrastruktur lainnya. RRT juga merupakan mitra dagang terbesar bagi Myanmar.

Namun demikian, militer kedua negara sering kali terlibat konflik, terutama dalam menghadapi isu etnis minoritas di kawasan perbatasan dan polemik perdagangan narkoba.

Tidak hanya itu, militer Myanmar tidak puas dengan dominasi RRT di sektor perekonomian setempat. Militer Myanmar menyetujui reformasi demokrasi pada 10 tahun yang lalu. Dengan tetap berpegang pada pemerintah absolut, militer Myanmar membebaskan dan mengizinkan Aung San Suu Kyi bergabung dengan Kongres setempat, yang mana kemudian menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar.

Di depan pengadilan kriminal internasional, Aung San Suu Kyi bahkan pernah melontarkan dukungannya terhadap militer Myanmar dalam memperlakukan etnis Rohingya.

Langkah Aung San Suu Kyi yang mulai mendekat Beijing dalam beberapa tahun terakhir dianggap telah memperdalam rasa ketidakpercayaan Myanmar terhadap dirinya. Hal ini diperparah setelah militer setempat kalah dalam pemilu tahun lalu.

Ketua Divisi Asia Pasifik dari wadah pemikir Chatham House, Champa Patel mengatakan kepada media The Associated Press, kemungkinan bagi militer Myanmar untuk merebut kekuasaan kian besar, terutama setelah hubungan Aung San Suu Kyi dengan RRT kian meningkat. Yang mana hal tersebut dianggap dapat mengancam posisi militer Myanmar.

Terlepas dari perkembangan geopolitik Myanmar yang kini terombang-ambing, otoritas RRT akan tetap memperluas pengaruh mereka di kawasan setempat. Apalagi pembangunan infrastruktur skala besar di Myanmar tengah dikerjakan. Sebut saja dengan pembangunan proyek kasino, area komersial, industri, properti, pelabuhan dan jaringan pipa minyak.

Sebut saja dengan pembangunan Deep Water Port Kyaukphyu yang dipimpin langsung oleh salah satu fondasi konglomerat RRT, yang telah memasuki tahap proses penilaian lingkungan pada pekan lalu. Konstruksi merupakan bagian dari program kerja sama “Koridor Ekonomi Tiongkok dengan Myanmar” yang tertera dalam “Belt and Road Initiative”. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pintu pembuka bagi Tiongkok untuk mengakses Teluk Benggala.

Di samping itu, RRT juga telah berjanji untuk menanamkan investasi besar-besaran di sektor mineral, PLT Air dan lain-lain.

Seorang tenaga pengajar di New York University (NYU) School of Professional Studies Center for Global Affairs, Chris Ankersen merasa, kestabilan politik di Myanmar akan sejalan dengan strategi dan kepentingan pribadi RRT.

 

Sikap Joe Biden Memandang Perkembangan Myanmar

Media Nikkei Asian mewartakan, meski Presiden Joe Biden telah mengeluarkan ancamannya kepada militer Myanmar, tetapi dilema masih akan membayangi AS dan negara-negara Barat lainnya. Jika sanksi dijatuhkan, maka hal tersebut dianggap dapat semakin mempererat hubungan Myanmar dengan RRT.

Peneliti Daniel Russel dari wadah pemikir Asia Society Policy Institute mengatakan, pemerintahan baru AS tidak akan menerima argumen politik yang ekstrem.

Namun demikian, Daniel Russel merasa, peristiwa kudeta yang terjadi di Myanmar sekali lagi memperlihatkan perbedaan paham yang terjadi antar dua negara adidaya, Joe Biden yang membela prinsip demokrasi harus berhadapan dengan otoritas Beijing yang mengedepankan pemerintahan otoritarianisme.

Dukungan RRT terhadap rezim militer di Myanmar akan membuat tugas mengurangi ketegangan antar AS dengan Tiongkok, menjadi kian kompleks.

Penyiar

Komentar