Joe Biden, Politisi Demokrat yang Terlampau Pragmatis

  • 16 October, 2020
  • Yunus Hendry
Joe Biden, Politisi Demokrat yang Terlampau Pragmatis

(Taiwan, ROC) --- Selama debat pemilu Amerika Serikat berlangsung, capres Joe Biden memperlihatkan misi kebijakan ekonominya yang dinilai banyak pihak terlampau konservatif. Dan bahkan jika dirinya terpilih, situasi finansial Negeri Paman Sam dicemaskan tidak akan menghasilkan pencapaian baru.

Sebaliknya, petahana Donald Trump telah berulang kali menuding bahwa Joe Biden adalah sosok yang terlalu rapuh dan hanya akan tunduk kepada sayap kiri. Hal ini disinyalir Donald Trump dapat memperluas cakupan kuasa para petinggi dan membuat banyak pengusaha kelimpungan.

Tetapi anggapan Donadl Trump tersebut juga mendatangkan pertentangan dari beberapa pihak.

Joe Biden membantah pemikiran utopia dari sayap kiri pemerintahan. Kebijakan perpajakan dan pengeluaran yang ia rencanakan dinilai masuk akal dan pemerintah memiliki tingkat ekspansi kekuasaan yang dapat disesuaikan.

Apalagi perencanaan tersebut dinilai dapat menyelesaikan polemik perubahan iklim dan sarana infrastruktur Amerika Serikat, yang selama ini mendatangkan gunjingan dari para warganya.

Letak permasalahan Joe Biden adalah terlalu konservatifnya pemikiran Beliau dalam menghadapi isu-isu tertentu.

"Biden Economics" tidak cukup berani karena pragmatismenya, bahkan tidak menyelesaikan polemik seperti yang diharapkan.

Misalnya dengan sikap Joe Biden yang terang-terangan mendukung program penguatan mobilitas sosial dan penguatan jaringan keamanan bagi kaum pengangguran. Di saat yang sama, politisi Partai Demokrat tersebut juga hendak menambah jumlah perumahan terjangkau dan membebaskan biaya perkuliahan.

Jika ingin harapan-harapan di atas tercapai, maka Joe Biden harus lebih berani mengimplementasikan daya kreatif yang mampu mendobrak, guna meningkatkan standar hidup jangka panjang warga setempat.

Namun sayangnya, Joe Biden lebih memilih untuk melindungi kaum pengusaha dan jarang menyinggung isu penguatan pasar; seperti monopoli sektor teknologi yang menggurita.

Kebijakan iklim yang dipromosikan oleh Joe Biden disinyalir bisa membawa kemajuan. Membangun mekanisme penghijauan di sumber energi listrik dan stasiun charging juga dianggap masuk akal.

Namun demikian, kebijakan Joe Biden juga memberlakukan beberapa batasan. Misal dengan 40% dana harus dibelanjakan untuk lapisan masyarakat yang kurang beruntung dan pemasok lokal dapat menerima pemberian subsidi.

Pembatasan-pembatasan seperti demikian dianggap dapat mengurangi efisiensi produksi dan melemahkan efektivitas dari penerapan kebijakan pemerintah.

Dihadapkan pada isu pengurangan emisi, Joe Biden mengedepankan tujuan yang tepat untuk mengurangi karbon, tetapi di lain pihak dirinya memilih untuk menghindari penerapan pajak karbon.

Hal tersebut dinilai dapat membuat para pengusaha dengan kekuatan pasar mendistribusikan kembali penggunaan sumber daya.

Kebijakan kurang berani tersebut, juga mencerminkan ketidak-lengkapan strategi Joe Biden secara menyeluruh.

Joe Biden selalu mendukung konsep perdagangan bebas, tetapi dirinya tidak aktif menghapus penetapan tarif. Pandangan politiknya juga tidak jarang memperlihatkan kentalnya pengaruh paham proteksionisme.

Hal ini juga tidak terkecuali dengan kebijakan fiskal yang dipromosikannya. Joe Biden memang mencoba mengumpulkan dana untuk program pengeluaran fiskal yang diusulkan.

Tetapi nilai obligasi treasury Amerika Serikat pada tahun 2050 diperkirakan masih akan mencapai dua kali produksi domestik bruto setempat.

Saat ini suku bunga Amerika Serikat mendekati angka 0% dan otoritas Federal Reserve terus-menerus membeli surat hutang negara.

Di tengah upayanya untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat, membuat kebijakan Joe Biden menjadi ambigu. Hal tersebut juga mendapatkan pemakluman dari sebagian besar pendukungnya.

Tetapi jika Joe Biden hendak memperbarui ekonomi dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terkaya di dunia, maka dirinya harus bertindak lebih berani dari sekarang.

Komentar