(Taiwan, ROC) --- Kabar mengejutkan datang dari industri pertahanan. Perusahaan senjata Amerika Serikat, Raytheon (RTX), diduga telah melakukan penggelembungan harga dalam penjualan senjata ke beberapa negara, termasuk Taiwan. Dua kasus pengadaan alutsista Taiwan diduga terkait dengan praktik curang ini, dengan potensi kerugian mencapai puluhan miliar NT$.
Menanggapi hal ini, Komisi Pertahanan Yuan Legislatif menggelar rapat tertutup dan mengundang Menteri Pertahanan Wellington Koo (顧立雄) untuk memberikan penjelasan.
Menteri Wellington Koo dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat harus bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Ia juga menegaskan akan menuntut pengembalian seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh Taiwan.
"Pihak AS harus bertanggung jawab penuh. Jika terjadi penggelembungan harga, kami menuntut pengembalian semua dana kepada kami," tegas Chiu.
Dugaan praktik curang RTX ini memicu pertanyaan tentang sistem pengadaan alutsista di Taiwan.
Anggota Yuan Legislatif dari Partai Kuomintang, Ma Wen-chun (馬文君), mempertanyakan Menteri Wellington Koo mengenai sistem pengawasan yang ada.
"Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi dalam pengadaan alutsista? Banyak dari pembelian kita, termasuk kapal selam Hai Kun, melibatkan pembelian peralatan militer. Apakah ada upaya untuk meninjau semua pengadaan senjata kita?" tanya Ma Wen-chun.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Wellington Koo menjelaskan bahwa pihak AS telah memulai proses audit dan investigasi terhadap RTX dan kasus-kasus serupa lainnya.
Kasus penggelembungan harga senjata oleh RTX ini ternyata telah diungkap oleh media asing Bloomberg sejak bulan Juni lalu. Laporan terbaru menyebutkan bahwa setelah serangkaian investigasi kriminal, RTX akhirnya setuju untuk membayar denda sebesar US$1,24 miliar kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk penyelesaian.
Dua kasus pembelian alutsista Taiwan yang terkait langsung dengan skandal ini adalah pembelian sistem rudal Patriot pada tahun 2013 dan sistem radar pada tahun 2017. Praktik penggelembungan harga tersebut diduga telah merugikan Taiwan hingga puluhan miliar US$.
Anggota Legislatif dari Partai Progresif Demokratik, Wang Ting-yu (王定宇), mempertanyakan Menteri Pertahanan Chiu mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah AS.
"Apakah pemerintah AS akan meninjau semua kasus penjualan senjata yang melibatkan RTX untuk mencari potensi penipuan serupa?" tanya Wang.
Menteri Wellington Koo menegaskan bahwa pihaknya telah meminta AS untuk melakukan peninjauan menyeluruh.
"Kami telah meminta pihak AS untuk melakukan hal tersebut," jawab Wellington Koo.
Salah satu komponen yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah biaya perawatan radar peringatan dini jarak jauh yang dijual AS ke Taiwan. RTX diduga telah berulang kali menaikkan harga, sehingga total biaya perawatan selama 15 tahun mencapai lebih dari 37,7 miliar. Nilai tersebut hampir setara dengan harga satu unit radar baru.
Selain itu, terungkap pula kasus pembelian "Program Re Sertifikasi Rudal Patriot III" senilai NT$18,2 miliar. Komando Pertahanan Udara Angkatan Udara Taiwan diduga telah menandatangani kontrak dengan AS tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Baik Kepala Staf Angkatan Udara maupun Kementerian Pertahanan tidak mengetahui kesepakatan tersebut sebelumnya.
Anggota Legislatif dari Partai Kuomintang, Hsu Chiao-hsin (徐巧芯), mempertanyakan Menteri Wellington Koo mengenai pelanggaran prosedur ini.
"Terdapat kecacatan prosedur dalam kasus ini. Apakah hal ini telah dikonfirmasi?" tanya Hsu Chiao-hsin.
Menteri Wellington Koo mengakui adanya pelanggaran prosedur tersebut.
"Ya, hal tersebut telah dikonfirmasi dan telah diberikan teguran," jawab Wellington Koo.
Anggota Legislatif dari Partai Progresif Demokratik, Chen Kuan-ting (陳冠廷), menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengadaan alutsista di masa depan.
"Di parlemen, kami akan terus mendesak Kementerian Pertahanan untuk lebih berhati-hati dalam menangani kasus-kasus terkait penjualan senjata agar kesalahan serupa tidak terulang kembali," tegas Chen Kuan-ting.
Pembelian alutsista melibatkan dana yang sangat besar, yang bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan harus selalu dijaga demi melindungi kepentingan negara dan rakyat.
