Tanggapan Dunia Internasional Terhadap Aksi Penindasan Militer Myanmar

  • 31 March, 2021
Tanggapan Dunia Internasional Terhadap Aksi Penindasan Militer Myanmar

(Taiwan, ROC) --- Semenjak militer Myanmar melancarkan aksi kudeta pada tanggal 1 Februari 2021 lalu, aksi demonstrasi dari para warga setempat terus berlangsung. Gelombang unjuk rasa di seluruh Kawasan Myanmar terus berlangsung hingga hari ini.

Di lain pihak, otoritas militer Myanmar terus melancarkan aksi penindasan, mereka bahkan tidak main-main untuk menembaki para warga.

27 Maret 2021 merupakan peringatan Hari Militer di Myanmar. Konflik rakyat sipil melawan pasukan militer pun meletus di hari tersebut. Lebih dari seratus demonstran anti-kudeta tewas di tangan militer Myanmar. Akhir pekan kemarin menjadi hari yang paling berdarah, semenjak aksi kudeta militer meletus di Myanmar.

 

Jumlah Korban Bertambah di Peringatan Hari Militer Myanmar

Pada tanggal 27 Maret 2021, otoritas militer Myanmar menggelar parade militer dalam skala besar di Ibukota Naypidaw. Media Inggris, BBC mewartakan, selain aksi parade militer, Pimpinan Min Aung Hlaing beserta dengan petinggi senior lainnya merayakan pesta di malam hari nya.

Mirisnya, kegiatan parade dan pesta malam tersebut digelar di saat tentara militer Myanmar menindas rakyat sipil yang tengah memprotes pemerintahan mereka.

Ironinya, Hari Militer di Myanmar diperingati untuk mengenang jasa Jenderal Aung San yang berhasil memberontak melawan masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia 2.

Namun, putri Jenderal Aung San, yakni Aung San Suu Kyi yang kini berusia 75 tahun digulingkan dan ditangkap oleh pihak militer Myanmar saat ini. Aung San Suu Kyi muncul untuk terakhir kalinya pada awal bulan Maret lalu, saat ia menghadiri persidangan.

Penindasan otoritas militer Myanmar terhadap warga mereka, tampaknya tidak memperlihatkan tanda-tanda melambat. Saat hadir dalam kegiatan parade kemarin, Pimpinan militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menekankan akan pentingnya stabilitas nasional.

Min Aung Hlaing mengatakan, “Hal ini tidak dapat diterima. Menggunakan terorisme untuk mempromosikan paham tertentu, yang mana ini semua dapat membahayakan stabilitas nasional dan jaminan sosial.”

Tidak sampai di situ, ketika ditanya perihal demokrasi, Min Aung Hlaing menyampaikan, bahwa disiplin merupakan prasyarat terpenting di atas segalanya.

Min Aung Hlaing mengatakan, “Demokrasi yang kami inginkan, adalah demokrasi yang penuh kedisiplinan. Namun, mereka tidak bias disiplin dan terus melanggar hukum.”

Kelompok pembela Hak Asasi Manusia (HAM) telah menyatakan keprihatinannya terhadap situasi pembunuhan militer Myanmar terhadap warga mereka.

Aktivis HAM Myanmar, Tin Maung Htwe mengatakan, “Tentu saja, mereka tidak hanya membunuh warga sipil, tetapi juga menghabisi para lansia dan penyandang cacat. Anak-anak di bawah umur dan tunarungu juga harus merenggang nyawa. Dalam 2 hari terakhir ini, kami dapat melihat bahwa anak-anak berusia 5 tahun dan 7 tahun harus menjadi korban sia-sia.”

 

500 Warga Myanmar Dibunuh oleh Kekejaman Rezim Militer Myanmar

Jumlah korban yang tewas di Myanmar akibat penindasan militer telah melebihi 500 orang. Seluruh warga di penjuru negeri Myanmar merasakan kekelaman yang mendalam.

Warga-warga lainnya memberikan penghormatan mendalam bagi mereka yang memperjuangkan nilai demokrasi, tetapi harus tewas akibat kekejaman militer.

Di Negara Bagian Kachin di Myanmar utara, seorang wanita berusia 36 tahun ditembak dan dibunuh selama hari berdarah 27 Maret 2021 lalu. Masyarakat setempat pun berbondong-bondong menghadiri prosesi pemakamannya, sembari mengacungkan tiga jari sebagai simbol menentang aksi kudeta.

 

Sanksi Amerika Serikat Terhadap Myanmar

Aksi penindasan militer Myanmar mendapat perhatian mendalam dari negara-negara barat. Amerika Serikat diberitakan telah menjatuhkan sanksi kepada para pimpinan militer Myanmar, tetapi efeknya sangat terbatas.

Satu hari setelah hari berdarah, 12 negara di dunia bersama-sama menyampaikan pernyataannya, meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Mereka mengutuk keras kekejaman yang dilancarkan oleh militer setempat terhadap rakyat mereka sendiri.

Presiden Joe Biden dengan getir mengatakan pembunuhan yang terjadi pekan lalu sangat mengerikan. Pada tanggal 29 Maret 2021, Amerika Serikat mengumumkan akan menghentikan perjanjian perdagangan mereka dengan Myanmar, serta menghentikan seluruh pertukaran ekonomi mereka, sebelum Myanmar memulihkan kembali paham demokrasi.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan, “Hari ini, Ditjen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan untuk menangguhkan perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi AS – Myanmar 2013. Ini berlaku semenjak hari ini dan akan dipulihkan hingga pemerintah yang dipilih secara demokratis kembali ke tampuk pemerintahannya. Selain itu, perusahaan ekonomi yang dipegang dan dikendalikan oleh pihak militer Myanmar, telah kami beri sanksi pada pekan lalu. Ini adalah tindakan terbesar pertama yang kami berlakukan bagi pimpinan militer semenjak kudeta berlangsung. Kami juga telah mengumumkan sejumlah tindakan di sektor perdagangan, dan memberlakukan sanksi bagi ekspor Myanmar. Kami akan menambahkan 4 entitas Myanmar ke dalam daftar sanksi, sebagai tanggapan terhadap aksi kudeta militer dan penindasan dengan kekerasan.”

Kecaman verbal dan sanksi jangka pendek dari komunitas internasional dilancarkan terhadap aksi kekejaman pihak militer Myanmar. Tetapi sayangnya, hal tersebut dinilai tidak begitu efektif.

Aktivitas hak sipil pun kian lantang menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dan konkret.

Tin Maung Htwe mengatakan, “Ini bukan keadilan, melainkan kekejaman. Ini adalah pembantaian dan mengapa negara-negara ini masih harus menunggu? Setiap harinya, kami selalu menyerukan, berapa banyak mayat yang dibutuhkan PBB, untuk menanggapi suara-suara mereka ini. Dan di saat inilah, kami berharap masyarakat dunia tidak tinggal diam. Dengan hanya bersuara tentu tidak cukup bagi kami. Yang kami perlukan adalah bantuan nyata.”

Pembantaian yang dilancarkan militer Myanmar masih belum berakhir, dan perjuangan rakyat setempat untuk membela demokrasi tidak akan pernah berhenti. Perdamaian dan demokrasi di Myanmar membutuhkan tindakan dan dukungan nyata dari komunitas internasional.

 

Penyiar

Komentar