close
RTISISegera unduh Aplikasi ini
Mulai
:::

(Part 2) Kebijakan Reformasi Dana Pensiun Presiden Emmanuel Macron Menyulut Aksi Demo Besar-Besaran

  • 21 April, 2023
Perspektif
(Part 2) Kebijakan Reformasi Dana Pensiun Presiden Emmanuel Macron Menyulut Aksi Demo Besar-Besaran

(Taiwan, ROC) --- Presiden Emmanuel Macron telah berulang kali menekankan, jaminan pensiun Prancis akan menghadapi kebangkrutan, jika sistem yang ada saat ini tidak direformasi sesegera mungkin. Salah satu faktor yang dianggap paling berpengaruh adalah meningkatnya harapan hidup masyarakat Prancis saat ini.

Menurut data yang ada, rata-rata 14,8% PDB Prancis dikontribusikan untuk membayar jaminan pensiun. Angka ini diketahui telah melampaui rata-rata negara Benua Eropa, yang berada di kisaran 11,6%.

Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah utang yang ditimbulkan dari sistem jaminan pensiun sebelumnya, maka Presiden Emmanuel Macron mendengungkan kebijakan reformasi undang-undang pensiun sebagai salah satu dari misi politik pentingnya.

Menghadapi luapan kemarahan warga Prancis, Presiden Emmanuel Macron kemudian menyampaikan sebuah pidato di televisi, yang menekankan perlunya melakukan reformasi, guna menyelamatkan jaminan pensiun dari ancaman kebangkrutan.

Presiden Emmanuel Macron mengatakan, “Usia kehidupan warga saat ini semakin hari semakin lama, dan ini adalah hal yang baik. Saat ini kita memiliki sistem anuitas yang rutin dibayar setiap tahunnya. Ini berarti bahwa kalangan pekerja kita harus mendanai jaminan pensiun yang ada. Kita tidak membayar jaminan pensiun kita masing-masing. Kita tidak memiliki banyak pilihan, dan tentunya pemerintah berharap agar sistem jaminan pensiun yang ada bisa berjalan seimbang. Namun faktanya, keseimbangan ini sudah tidak ada. Semakin lama kita membiarkannya, maka bisa berdampak semakin buruk. Sehingga reformasi kali ini jelas sangat diperlukan.”

 

Usia Pensiun Prancis Naik 2 Tahun, Warga Tidak Terima

Di bawah sistem jaminan pensiun yang baru, maka usia pensiun warga Prancis akan diperpanjang, dari yang awalnya 62 tahun, kini menjadi 64 tahun. Ini berarti, warga Prancis harus bekerja 2 tahun lebih lama, sebelum dapat mencairkan dana pensiun mereka. Hal ini yang kemudian menyulut kekecewaan warga Prancis dan akhirnya berbondong-bondong turun ke jalan untuk melancarkan aksi protes.

Salah seorang mahasiswa Prancis yang terlibat dalam aksi protes menyampaikan, sistem pensiun yang baru memiliki kaitan yang erat dengan mereka. Bukan hanya karena orang tua mereka akan dipaksa bekerja selama dua tahun lagi, tetapi ada kemungkinan jika kaum muda akan menghadapi kondisi yang lebih buruk pada masa mendatang.

Pengunjuk rasa yang bernama Shola mengatakan, “Ada banyak anak muda yang turut dalam aksi demo kali ini. Banyak yang mengira kalau topik ini tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika orang tua kami harus bekerja 2 tahun lebih lama, kami tahu bahwa situasi akan berubah kian runyam. Karena pada dasarnya, ini adalah jalan yang sudah kami lalui selama 20 tahun belakangan. Pada saat yang sama, ketika kapitalisme sedang ditangani dengan kebijakan yang semakin liberal, maka generasi muda saat ini memutuskan bahwa memanusiakan manusia adalah yang paling penting.”

Warga Prancis yang menentang kebijakan reformasi kali ini mengancam akan terus memperluas aksi demonstrasi dan pemogokan. Apakah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dapat merealisasikan reformasi jaminan pensiun, seperti jadwal semula, yakni akhir tahun 2023. Tentu seluruh pihak akan terus memperhatikan perkembangan yang ada.

Penyiar

Komentar