Nilai Ekonomi dari Kenaikan Pajak Konsumsi Jepang

  • 25 October, 2019
  • Yunus Hendry

(Taiwan, ROC) --- Terhitung tanggal 1 Oktober 2019, otoritas Jepang menaikkan pajak konsumsi, dari yang semula 8% kini menjadi 10%. Seluruh pajak komoditas ekonomi mengalami kenaikan; meliputi alat elektronik, mobil, properti, majalah, makanan dan minuman beralkohol. Kenaikan pajak ini tentu akan membuat daya ekonomi penduduk setempat menjadi berkurang. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, antrean panjang sering terjadi di pusat perbelanjaan.

 

Naiknya pajak konsumsi di Jepang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Kabinet pemerintahan setempat memutuskan kebijakan pajak konsumsi untuk pertama kali pada tahun 1979. Namun gagal diterapkan, karena mendapat protes keras dari warga Jepang. Di tahun 1987, kembali diperkenalkan kebijakan serupa. Tetapi kembali menemui jalan buntu. Pada akhirnya, di tahun 1989, Jepang berhasil memberlakukan pajak konsumen 3% di sosial masyarakat. Pada tahun 1987, tarif pajak yang semula berjumlah 3% kembali ditingkatkan menjadi 5%. Kenaikan tarif pajak di tahun 1987, diduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya resesi parah di Negeri Matahari Terbit kala itu.

Kenaikan pajak konsumsi yang ditingkatkan di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe di tahun 2014 lalu, kembali mengguncang perekonomian setempat. Sebelumnya, Shinzo Abe pernah mengujar untuk kembali menaikkan pajak konsumen menjadi 10% di tahun 2015. Keputusan ini dilontarkannya guna untuk meningkatkan dana finansial setempat. Namun, keputusan ini baru dapat terealisasikan di tahun 2019.

 

Meskipun penundaan demi penundaan terus terjadi, apakah keputusan ini dapat menghangatkan perekonomian setempat?

Nilai ekspor Negeri Matahari Terbit pada bulan September 2019, dilaporkan mengalami penurunan. Sebagian penyebabnya adalah bukan lain faktor perang perdagangan antar Amerika Serikat dengan Daratan Tiongkok. Belum lagi ditambah dengan konflik ekonomi antar Jepang dengan Korea Selatan, yang dinilai memperparah perekonomian setempat.

Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018, nilai ekspor ke Daratan Tiongkok pada bulan Agustus menurun hingga 12%. Selain itu, nilai ekspor ke Korea Selatan juga berkurang sebanyak 9%. Jumlah investasi di Negeri Matahari Terbit dilaporkan melesu. Ragam proyek investasi di sektor akomodasi, logistik dan ritel makanan harus terhentikan, karena kebimbangan para pemegang saham.

Pertumbuhan ekonomi Jepang sebagian besar bergantung pada daya membeli warga setempat. Nilai GDP Jepang untuk kuartal kedua tahun 2019, nilai konsumen warga lokal menduduki peringkat terbanyak. Dengan kata lain, kenaikan pajak 10% saat ini bukanlah keputusan yang tepat.

Kenaikan pajak konsumen di tahun 2014 mendatangkan resesi dan kemunduran ekonomi Jepang; terutama bagi produk properti dan kendaraan roda empat. Jika menilik dari data yang ada, belum ada gejala yang mengkhawatirkan saat ini. Pihak pengembang tengah sibuk membangun proyek properti baru. Bagi warga yang telah menandatangani surat kontrak sebelum bulan April, maka tarif pajak 8% masih dapat diberlakukan. Meski demikian, tidak ada tanda-tanda persiapan besar yang terlihat di Jepang. Sebelum pajak 10% diberlakukan, hanya terlihat beberapa antrean panjang di ritel penjual minuman beralkohol.

Namun demikian, bukan berarti kenaikan ini tidak dapat berdampak pada munculnya resesi ekonomi di masa mendatang. Pemerintah setempat memperkirakan bahwa dampak dari penetapan pajak 10% tahun ini akan jauh lebih rendah, jika dibandingkan kondisi lima tahun lalu.

Persentase kenaikan kali ini diketahui hanya berkisar 2%. Selain itu, kesadaran warga Jepang terhadap kenaikan pajak juga tinggi. Kenaikan yang terjadi 5 tahun lalu, tidak sempat menggoyahkan masyarakat setempat. Ditambah lagi dengan kebiasaan warga Jepang yang kerap kali produk-produk yang dapat digunakan dalam waktu yang panjang.

Kebijakan yang diberlakukan otoritas Tokyo juga dapat mengimbangi dampak kenaikan pajak konsumsi. Sebagian dari pendapatan pajak ini, akan digunakan pemerintah setempat untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik, misal pendidikan anak-anak dan dana pensiun. Atau bahkan mengurangi nominal pajak kendaraan pribadi.

 

Komentar