Isu Feminisme dalam Kandidat Calon Pemimpin Uni Eropa

  • 12 July, 2019
  • Yunus Hendry

(Taiwan, ROC) --- Kandidat Pemimpin Uni Eropa akhirnya diumumkan ke publik, setelah melewati proses perdebatan yang panjang. Yang paling mencolok adalah adanya sosok wanita yang dicalonkan sebagai Pemimpin Uni Eropa. Hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah.

Meski nama-nama kandidat belum disetujui oleh Parlemen Eropa, namun isu-isu seperti kesetaraan gender, menentang Amerika Serikat, menghalau di amandemenkannya UU Ekstradisi ke Tiongkok, telah mewarnai ajang pencalonan ini. Uni Eropa dinilai memiliki peta politik yang baru. Selain harus menghadapi persoalan eksternal, Uni Eropa juga harus menyelesaikan permasalahan internal mereka.

 

Rapat Marataon Merembuk Daftar Kandidat Pemimpin Uni Eropa

Selama 3 hari berturut-turut, para pemimpin Uni Eropa berkumpul dan menggelar debat secara maraton. Pada tanggal 2 Juli 2019, Uni Eropa akhirnya merilis 4 daftar nama yang dinilai pantas menjabat posisi utama; di antaranya Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen menjabat Presiden Komisi Uni Eropa; Ketua IMF, Christine Lagarde, menjabat Presiden Bank Sentral Uni Eropa; Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, menjabat Ketua Dewan Uni Eropa; dan Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell, menjabat Ketua Kebijakan Diplomatik dan Keamanan Uni Eropa.

Daftar-daftar nama tersebut rencananya akan disahkan pada pertengahan bulan Juli, melalui rapat parlemen Uni Eropa.

 

Bangkitnya Isu Kesetaraan Gender dan Feminisme

Bagian yang paling menarik daftar ini adalah bangkitnya semangat feminisme. Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, situasi perpolitikan di Uni Eropa hampir seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki. Dari 28 negara di Uni Eropa, hanya ada 5 negara yang dipimpin oleh wanita. Oleh karena itu, daftar nama kali ini memberikan makna akan bangkitnya feminisme.

Selain, Ursula von der Leyen dan Christine Lagarde memuji daftar ini; Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk juga mengutarakan hal serupa. Ini disebut sebagai keseimbangan gender yang sempurna (perfect gender balance). Apalagi Ursula von der Leyen adalah wanita pertama yang dinominasikan sebagai Ketua Komite Eksekutif. Hal ini tentu memiliki makna yang berbeda.

 

Dominasi Prancis

Daftar ini juga dinilai tengah menyoroti dominasi Prancis di dalam Uni Eropa.

Dalam proses pencalonan, Perdana Menteri Jerman awalnya mendukung Ketua Partai EPP Manfred Weber, namun ia tidak didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen akhirnya terpilih sebagai calon Ketua Komite Eksekutif Uni Eropa. Dirinya menyerukan persatuan negara-negara Uni Eropa dan mendukung gagasan dibentuknya tentara Uni Eropa. Gagasan ini memiliki kesamaan dengan Emmanuel Macron. Berhasilnya Ursula von der Leyen mendapatkan kursi pencalonan, juga dinilai telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prancis tersebut.

Meski Ursula von der Leyen berasal dari Jerman, namun dirinya fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Selain itu, Christine Lagarde pernah menjabar sebagai Menteri Keuangan Prancis. Ia bersama dengan Charles Michel juga dikenal sebagai sekutu dekat dari Presiden Emmanuel Macron. Di samping itu, Josep Borrell juga fasih berbahasa Prancis. Keempat sosok tersebut tentu tidak akan memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan Presiden Prancis. Sekali memperlihatkan bagaimana Prancis dapat menanamkan pengaruh kekuasaannya di tengah-tengah Uni Eropa.

 

Menentang Perang Perdagangan yang Disulut Amerika Serikat

Karakteristik yang terlihat dalam pencalonan Uni Eropa kali ini adalah konsistennya sikap mereka untuk menentang keputusan Presiden Donal Trump di tengah isu perang perdagangan.

Pada tahun 2017, Ursula von der Leyen secara terbuka setuju untuk memberlakukan kebijakan baru yang lebih ketat, terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat; misal Amazon, Google, Facebook, Microsoft dan Apple. Begitu dirinya resmi menjabat, Ursula von der Leyen akan terus melakukan investigasi terhadap perusahaan Negeri Paman Sam, terutama terkait isu monopoli perdagangan.

Perebutan subisidi antar 2 perusahaan penerbangan dunia, yakni Airbus dan Boeing, telah menjadi isu perselisihan antar Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Apalagi setelah Amerika Serikat pada bulan April lalu, mengumumkan akan mengenakan tarif pajak komoditas terhadap produk Uni Eropa yang memiliki nilai US$ 21 miliar, tentu akan membuat suasana semakin keruh. Tidak sampai disitu, pada tanggal 1 Juli 2019, Negeri Paman Sam kembali akan menetapkan tarif pajak berikutnya kepada komoditas Uni Eropa, yang memiliki nilai US$ 4 miliar.

 

Isu Demokrasi di Daratan Tiongkok

Terkait isu Daratan Tiongkok, Ursula von der Leyen merupakan sosok yang memegang peranan penting. Pada bulan Januari siliam, ia pernah mengritik Kebijakan One Belt One Road yang akan membuat negara-negara di dunia kian bergantung dengan Negeri Tirai Bambu, hal ini meliputi persediaan bahan baku hingga penguasaan pasar oleh Daratan Tiongkok.

Selain itu, Ursula von der Leyen pernah mengritik keras Daratan Tiongkok, sebagai negara yang gemar menekan perbedaan pendapat dan kerap kali melancarkan pengawasan penuh terhadap masyarakatnya. Ia pernah mengemukakan warga Negeri Tirai Bambu tidak akan dapat menerima situasi ini dalam waktu yang lama. Cepat atau lambat, warga Negeri Tirai Bambu akan melakukan penolakan.