Skandal Politik Justin Trudeau

  • 15 March, 2019
  • Yunus Hendry
Skandal Politik Justin Trudeau

(Taiwan, ROC) --- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tengah berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tekanan untuk mundur dari kursi kepemimpinan, tengah marak terjadi di beberapa negara besar dunia; meliputi Jerman, Inggris, Prancis dan Kanada. Apa yang tengah terjadi di era demokrasi ini? Era demokrasi dinilai sebagai paham modern yang mengedepankan suara mayoritas rakyat. Namun kini ancaman dari penyebaran berita palsu merusak tatanan dari demokrasi itu sendiri. Apakah kebebasan dapat menghancurkan tubuh demokrasi?

 

Skandal Bintang Politik Justin Trudeau

Muda, tampan dan fasih dalam berbicara merupakan nilai lebih dari sosok Justin Trudeau. Justin Trudeau menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada pada tahun 2015 lalu. Dirinya sempat dianggap sebagai tokoh yang memiliki karir cemerlang dalam politik internasional. Setelah memegang kendali atas Gedung Putih, Donald Trump diketahui kerap kali menarik diri dari beberapa perjanjian internasional. Dengan alasan itulah, sosok Justin Trudeau sempat dinobatkan sebagai salah satu kandidat The Leader of Free World.

Namun demikian, citra PM Kanada tersebut baru-baru ini tersandung skandal politik yang siap menjatuhkan dirinya kapanpun. Tim politik Justin Trudeau dituduh telah memaksa mantan Menteri Kehakiman Jody Wilson-Raybould untuk turut andil dalam kasus suap sebuah proyek konstruksi raksasa milik SNC-Lavalin. Atas tekanan tersebut  Jody Wilson-Raybould pun mengundurkan diri dari jabatannya. 

Jane Philpott, Ketua Dewan Keuangan juga mengundurkan diri dengan alasan telah kehilangan kepercayaan atas tubuh pemerintahan Justin Trudeau.

Sebelumnya, reputasi PM Justin Trudeau juga sempat tercemar oleh skandal pelecehan terhadap wartawan wanita. Isu yang tidak sedap kali ini dianggap sebagai senjata terakhir untuk membuat situasi kian panas dan memburuk. Ditambah lagi dengan kembali terpilihnya Partai Liberal dalam pemilu federal bulan Oktober lalu, semakin dapat membuat Justin Trudeau terancam untuk meninggalkan kursi pemerintahannya lebih awal.

Di tengah memanasnya skandal politik Justin Trudeau, membuat dunia bertanya-tanya dimanakah kandidat The Leader of Free World sebenarnya?

 

Kekosongan Kursi The Leader of Free World

Surat kabar Washington Post menganalisa beberapa penguasa di negara-negara barat, juga tengah menghadapi krisis kepemimpinan; meliputi Jerman, Prancis dan Inggris. 

Media Inggris The Independent sebelumnya pernah mengutarakan bahwa sebelum turun dari jabatan Presiden, Barack Obama telah menyerahkan kursi The Leader of Free Worldkepada Perdana Menteri Jerman Angela Merkel. Namun demikian, pada bulan Oktober tahun lalu, setelah Angela Merkel tidak dapat menyelesaikan kasus imigran di Jerman dan kalah dalam pemilu setempat, ia pun mengumumkan untuk mundur dari kursi pemerintahannya pada tahun 2021 mendatang.

Emmanuel Macron sendiri yang sempat dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia, harus menghadapi aksi penolakan terhadap dirinya. Gerakan rompi kuning pecah pada bulan November tahun lalu, yang sedikit banyak akan mengancam posisi Presiden Emmanuel Macron yang baru menjabat 2 tahun tersebut.

Di lain pihak, Perdana Menteri Inggris Theresa May hingga hari ini belum dapat meyakinkan Kongres Britania Raya untuk meloloskan perjanjian Brexit-nya. Apalagi mengingat batas waktu yang diberikan oleh Uni Eropa akan berakhir pada bulan Maret. Washington Post menganalisa untuk sementara ini kursi pemerintahan Theresa May masih dapat bertahan, dikarenakan alasan tidak adanya pihak yang ingin mengambil alih kondisi Britania Raya yang tengah terombang-ambing. 

 

Kemajuan Teknologi dan Pemerintahan Autokrasi

Organisasi Hak Asasi Manusia internasional “Freedom House” mengemukakan dengan kosongnya kursi The Leader of Free Worldmembuat tingkat kebebasan dan demokrasi rakyat sipil semakin melemah. Fenomena ini sedikit banyak berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi.

Surat kabar Selandia Baru New Zealand Herald menganalisa semenjak runtuhnya Uni Soviet hingga ke era Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), perkembangan teknologi telah berkembang dengan pesat dan membuat dunia mengira akan gugurnya pemerintahan otoriter. Dalam kurun 10 tahun terakhir, sistim pemerintahan autokrasi kembali menemukan dan berhasil mengembangkan cara untuk tetap bertahan hidup. Misal dengan aksi pengawasan yang diterapkan oleh Rusia dengan memanfaatkan keahlian para analisa Big Data  untuk memburu Presiden Suriah Bashar al-Assad.

 

“Bumerang” Demokrasi

Sistem kediktatoran menggunakan media sosial untuk memanipulasi hasil pemilu yang demokratis. Hal ini dapat terlihat jelas di salah satu jaringan media sosial raksasa, yakni Facebook. Pada tahun 2018 lalu, Facebook tersandung isu telah menggunakan 87 juta akunnya, sebagai bahan propaganda politik. Tidak sedikit dari akun-akun tersebut menjadi santapan empuk beberapa pihak yang ingin menyelewengkan hasil pemilu. Salah satunya adalah kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS yang dikabarkan mendapat bantuan dari otoritas Rusia, dengan memanfaatkan akun-akun di Facebook.

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan ke depannya akan memprioritaskan perlindungan data pribadi setiap pengguna dengan meningkatkan layanan pengamanan berlapis. Menanggapi pernyataan Zuckerberg, situs web The Verge mengemukakan pendiri Facebook tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan terkait penyebaran berita palsu yang kerap terlihat di beranda (News Feed) pengguna Facebook.

Bebas berbicara dan berpendapat, membuat setiap pihak yang tak bertanggung jawab semakin mudah untuk menyebarkan berita palsu. Dan fenomena berita palsu tersebut membuat dunia demokrasi seakan-akan menemukan bumerangnya.