:::

Pidato Presiden Tsai Ing-wen Picu Amarah RRT, MAC Merespons ROC Negara Berdaulat

  • 13 October, 2021
  • 曾秀情
Pidato Presiden Tsai Ing-wen Picu Amarah RRT, MAC Merespons ROC Negara Berdaulat
Presiden Tsai Ing-wen

(Taiwan, ROC) -- Sambutan Presiden Tsai Ing-wen dalam perayaan HUT ROC 2021 menitikberatkan posisi Republik Tiongkok, yang menggunakan “4 Keyakinan” menggaris bawahi sikap dan posisi Taiwan diantaranya: berpegang teguh pada sistem tatanan negara yang demokratis, berpegang teguh Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak saling berafiliasi, berpegang teguh pada kedaulatan dan masa depan Republik Tiongkok Taiwan mengikuti kehendak masyarakat Taiwan. Penyampaian ini memicu bantahan keras dari Kantor Urusan Taiwan, RRT dan menilai Presiden Tsai Ing-wen bersikap memprovokasi dengan cara ingin berdaulat. Kantor Urusan Daratan Tiongkok,(MAC) memberikan respons, yang ingin mengubah status quo adalah RRT, yang bemimpi ingin reunifikasi Taiwan, inilah yang menjadi akar sumber ketegangan hubungan lintas selat dan ketidaktenangan kawasan regional.

Pidato Presiden Tsai Ing-wen pada tahun ini terkait dengan kedaulatan, Beliau mendeskripsikan banyak kondisi, hal ini juga memicu kecamanan dari RRT dan politikus parpol oposisi, beranggapan bahwa Presiden dengan modus “berdaulat”, “teori 2 negara”, mempraktekkan “resolusi masa depan Taiwan” dari parpol DPP dan sengaja memotong relasi Taiwan dengan Republik Tiongkok yang telah berusia 110 tahun. MAC terus menerus memberikan respons atas keraguan masyarakat luar terhadap pidato Presiden Tsai Ing-wen, serta secara khusus merangkum 4 jawaban.

Pertama, Kantor Urusan Taiwan RRT mengkritik pidato Presiden Tsai Ing-wen yang mengumbar kedaulatan, memprovokasi perlawanan, memecah belah sejarah, memutar balikkan fakta, mencari kekuatan dari luar dengan maksud ingin berdaulat? MAC menyampaikan pidato Presiden Tsai Ing-wen menegaskan bahwa terkait dalam hubungan lintas selat, posisi Taiwan tidak akan pernah berubah, yakni mempertahankan status quo, tetap menjaga stabilitas dan perdamaian lintas selat, akan tetapi siapakah yang merusak status quo? Bukankah pemerintahan Beijing yang terus menerus mengumumkan reunifikasi Taiwan, belakangan ini kerap kali melakukan intervensi kawasan sekitar Taiwan, secara sepihak merusak status quo selat Taiwan.

Kedua, MAC menanggapi tuduhan dan kritik dari kantor urusan Taiwan, RRT yang destruktif, yang hanya memperbesar jurang pemisah dan perselisihan, pemerintahan Beijing semestinya secara pragmatis menghadapi “4 Keyakinan” yang diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen, semestinya introspeksi diri terhadap pandangan masyarakat internasional mulai merasakan dan melawan perilaku barbar RRT.

Ketiga, masyarakat luar beranggapan usungan dari Presiden Tsai mengenai Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak saling berafiliasi, sama dengan resolusi masa depan Taiwan yang diusung parpol DPP pada tahun 1999, apakah ini adalah “teori 2 negara”?

MAC merespons, Republik Tiongkok adalah negara yang berdaulat, hubungan kedua lintas selat yang tidak saling berafiliasi menjadi kenyataan. Republik Tiongkok adalah negara berdaulat, selama 110 tahun berdiri dan tidak tergoyahkan; Sementara kawasan administratif di pulau Taiwan, Penghu, Kinmen, Mazu sama sekali tidak pernah didominasi oleh Republik Rakyat Tiongkok, inisiatif Presiden Tsai Ing-wen mengenai hubungan lintas selat tidak saling berafiliasi, menunjukkan kondisi lintas selat yang sebenarnya. Sementara Beijing berpegang pada konsep “Satu Tiongkok”, membantah kerangka pemerintahan “ Satu Tiongkok Satu Taiwan”, dan “Dua Tiongkok”, bertujuan untuk menolak kedaulatan Republik Tiongkok dan mengharapkan parpol oposisi tidak jatuh ke dalam perangkap yang dipasang RRT dan membantah kedaulatan negara sendiri.

Keempat, MAC menekankan, dua lintas tidak saling berafiliasi selama 72 tahun dan ini menjadi faktanya. Sejak Republik Tiongkok berdiri, lebih awal 38 tahun dari pada Republik Rakyat Tiongkok, hari ini masih berdiri di Taiwan, ini menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri; hubungan lintas selat sejak tahun 1949 selama 72 tahun dengan situasi yang rumit dan beragam, dan inilah yang menjadi status quo lintas selat, maka dari itu apakah sejarah Republik Tiongkok 110 tahun ini akan selalu di bawah pemerintahan komunis dan bukan di bawah pemerintah Republik Tiongkok.

Komentar

Terbarumore