Yuan Legislatif Mengesahkan RUU Perjanjian Hukum Peradilan Pidana ROC - Belize

  • 04 May, 2021
  • 尤繼富
Yuan Legislatif Mengesahkan RUU Perjanjian Hukum Peradilan Pidana ROC - Belize

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 4 Mei 2021, Yuan Legislatif mengesahkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Peradilan Pidana Pemerintah ROC (Taiwan) – Belize. Kementerian Kehakiman menyampaikan, ini adalah pencapaian penting Taiwan dalam partisipasi dunia global, terutama dalam memerangi kejahatan lintas negara.

Perjanjian di atas adalah yang ketujuh kalinya bagi Taiwan menandatangani ketetapan timbal balik antar negara.

Pada tanggal 19 April 2021 lalu, sebuah pertemuan digelar oleh Komite Yuan Legislatif untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional bersama dengan Komite Mekanisme Hukum dan Peradilan. Pertemuan tersebut membahas perihal “Perjanjian Bantuan Hukum Antar Pemerintah ROC – Belize”.

Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Kehakiman juga hadir dalam pertemuan di atas, serta memberikan laporan mereka. RUU tersebut akhirnya disahkan setelah dibahas oleh anggota Yuan Legislatif yang hadir, dan tidak perlu diserahkan kepada tim partai untuk dinegosiasikan.

Wakil Menteri Luar Negeri, Tien Chung-kwang (田中光) menyampaikan, perjanjian tersebut tersusun atas 22 pasal. Setelah diberlakukan, pemerintah Belize dapat memberikan bantuan mereka dalam menggelar penyidikan perkara; meliputi penyelidikan kriminal, penuntutan, pengadilan dan pencegahan kejahatan.

Hal tersebut tentu akan membantu Taiwan bersama Belize dalam memerangi jaringan kejahatan transnasional, serta akan meningkatkan kerja sama dan bantuan timbal balik antar kedua negara di masa mendatang

Wakil Menteri Kehakiman, Tsai Pi-chung (蔡碧仲) menyampaikan, ini adalah perjanjian (agreement) bantuan hukum timbal balik yang ketujuh kalinya ditandatangani oleh Taiwan. Taiwan sebelumnya pernah menandatangani perjanjian serupa dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok (RRT),Filipina, Afrika Selatan, Polandia dan Nauru.

Tsai Pi-chung menambahkan, beberapa poin kerja sama yang disetujui dalam penandatanganan perjanjian ini mencakup perolehan kesaksian, serta membantu membekukan, menyita atau memberlakukan denda bagi terdakwa.

Di samping itu, perjanjian di atas juga mengizinkan instansi peradilan kedua belah pihak untuk menginterogasi saksi yang berada di luar negeri dengan menggunakan jaringan video.

Tsai Pi-chung melanjutkan, di bawah kerangka perjanjian tersebut, para personel dari kedua negara dapat membentuk tim investigasi bersama, guna melakukan penyidikan baik secara ilmiah atau teknologi.

Perjanjian di atas dianggap dapat memperkecil waktu serta beban biaya dalam mengumpulkan bukti yang terdapat di kedua negara, dan disinyalir efektif dalam meningkatkan investigasi kasus kriminalitas.

Komentar

Terbarumore