Masyarakat Imbau Pemerintah Segera Mencari Solusi Negara Pengganti Penyedia PMA

  • 25 October, 2020
  • 譚雲福
Masyarakat Imbau Pemerintah Segera Mencari Solusi Negara Pengganti Penyedia PMA

        (Taiwan, ROC) – Belum lama ini pemerintah Indonesia baru mengusung program “Nol Biaya” bagi para pekerja asal Indonesia yang akan hendak bekerja ke luar negeri, maka semua biaya penempatan, pelatihan, dan dokumen lainnya akan dibebankan kepada majikan. Berkenaan dengan hal ini, Yuan Legislatif mengimbau pemerintah Taiwan agar dapat segera melakukan komunikasi negosiasi dengan pihak pejabat yang lebih tinggi lagi di Indonesia, dan mencari solusi pemecahan masalah yang ada, memastikan semua isi keterangan yang ada di dalam perjanjian. Untuk hal ini, ada anggota legislator yang mengusulkan jika kondisi di seluruh dunia memang sudah mulai ada tanda-tanda untuk masuk ke level “Nol biaya”. Kondisi di Taiwan sendiri, PMA yang direkrut terdiri dari 4 negara utama, salah satunya adalah Indonesia selaku negara penyedia terbanyak. Untuk itu dirasakan perlunya ada sebuah langkah untuk mencari negara baru yang mampu memberikan penyediaaan pekerja migran asing, sehingga dapat menghindari ketimpangan antara permintaan pasar dengan persediaan yang ada.

        Pemerintah Indonesia mengumumkan jika pihaknya akan segera mulai mempersiapkan jalannya program “Nol biaya” bagi para pekerja migran asal Indonesia yang akan bekerja di Taiwan, meliputi biaya paspor, visa, tiket pesawat pp, pelatihan dan bimbingan, dengan jumlah total biaya yang biasanya harus dikeluarkan berkisar antara NT$ 70-100 ribu per orangnya. Adanya isu ingin menyerahkan biaya pengeluaran tersebut menjadi dibebankan kepada majikan, maka telah memicu reaksi keras dari pihak majikan yang ada di Taiwan.

        Berkaitan dengan hal ini, anggota legislator dari partai TPP, Lai Hsiang-ling menyebutkan jika beban paling berat yang harus dipikul oleh PMI yang datang bekerja di Taiwan adalah biaya agensi, kemudian uang gaji masih termasuk biaya untuk tempat tinggal, sehingga upah gaji yang benar-benar diperoleh menjadi sangat sedikit. Jika pemerintah Indonesia merasa biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja tidak rasional, maka tidak seharusnya lantas membebankan biaya tersebut kepada majikan yang ada. Namun Lai Hsiang-ling mengingatkan, PMI datang ke Taiwan, mayoritas bekerja di sektor rumah tangga dan panti jompo, sehingga Indonesia adalah negara penyedia PMA yang penting bagi Taiwan. Adapun pihak MOL dan lintas instansi yang nantinya hendak menjalani rapat negosiasi dengan pihak Indonesia, haruslah berhati-hati, agar menghindari kemungkinan pihak Indonesia malah menambahkan berbagai hal yang tidak logis lainnya. Ia menyarankan pihak MOL dapat mengutus pejabat berlevel tinggi untuk menghadiri rapat negosiasi.

        Sementara itu, anggota legislator dari partai DPP Kuo Kuo-wen menyebutkan pemerintah Indonesia memberikan perlindungan perlindungan terhadap warganya sendiri adalah sebuah hal yang wajar, namun hal ini belum tentu bisa dicapai sekaligus di saat yang sama, maka dari itu diperlukan rapat negosiasi antar kedua belah pihak. Namun, Kuo Kuo-wen menjelaskan jika kondisi di dunia, memang kini mulai muncul program “Nol biaya” bagi PMA. PMA yang ke Taiwan dan bekerja jangka panjang mayoritas berasal dari Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Jika kondisi pasar PMA telah mulai ada gejolak perubahan daya saing, maka Taiwan bisa secepatnya mencari negara baru pengganti pemasok PMA. Sejak 10 tahun lalu, Taiwan sendiri juga telah mulai memiliki rencana mencari negara baru pemasok PMA, akan tetapi hingga kini masih belum terlihat adanya tindakan atau langkah yang diambil.

        Kuo Kuo-fang mengatakan, “Seiring dengan perkembangan perekonomian dari 4 negara pemasok PMA ke Taiwan, memang semakin jelas terlihat adanya perubahan. Kondisi awal pasar adalah bercondong pada perekrut pekerja, namun kini perlahan-lahan mulai berubah menjadi bercondong kepada pihak penyedia pekerja, artinya keunggulan berada pada negara pemasok. Taiwan sudah seharusnya memikirkan langkah apa yang harus dilakukan agar perubahan tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat, misalnya dengan secepatnya mencari negara baru penyedia PMA, agar kestabilan kondisi pasar pekerja dapat terjaga.”

        Anggota legislator dari partai KMT Cheng Cheng-Chien juga mendukung pemerintah dapat segera memulai pencarian negara baru penyedia PMA. Pada waktu yang bersamaan, Chen Cheng-cien meragukan sikap MOL yang terlambat dalam menghadapi kebijakan “Nol biaya” yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia, negosiasi yang dilakukan juga tidak menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Dirinya mengimbau kedua pemerintah saat melakukan rapat negosiasi, dapat bersama-sama mempertimbangkan keadilan baik bagi pekerja maupun majikan, surat kontrak kerja yang adil, dan harus secara cepat mengajukan langkah antisipasi dalam menghadapi masalah ini, sehingga kondisi saling menjatuhkan antar sesama dapat terhindari.

Komentar

Terbarumore