Majikan Minta MOL Mendatangkan PMA Negara Lainnya Sebagai Pengganti Pekerja Migran Indonesia

  • 22 October, 2020
  • 鄭蕙玲
Majikan Minta MOL Mendatangkan PMA Negara Lainnya Sebagai Pengganti Pekerja Migran Indonesia

(Taiwan, ROC) Pihak Indonesia mengumumkan secara sepihak, mulai bulan Nopember mendatang akan memberlakukan kebijakan terkait dengan biaya penempatan “zero cost” untuk pekerja migran Indonesia, mencakup biaya pengurusan paspor pekerja migran, tiket pp dan biaya pelatihan yang berkisar antara 70.000-100.000 NTD, semua biaya ini akan ditanggung oleh pihak pengguna jasa, hal ini memicu aksi protes dari asosiasi majikan Taiwan.

Ketua pelaksana Asosiasi majikan pengguna jasa pekerja migran asing Taiwan, Lai Yu-song(賴昱菘) dalam wawancara (22/10) mengkritik, semua pekerja Taiwan yang akan bekerja ke luar negeri semua biaya akan ditanggung sendiri termasuk biaya perjalanan tiket pesawat, visa dan biaya pelatihan, semua ini adalah biaya yang semestinya ditanggung oleh pekerja sendiri, pihak majikan tidak perlu membiayainya.

Maka dari itu, pihaknya cenderung meminta kepada pihak majikan lebih baik merekrut tenaga kerja asal Filipina, berkoordinasi dengan asosiasi majikan dari Hongkong dan Singapura untuk bersama-sama memboikot pekerja migran asal Indonesia. Lai Yu-song mengatakan, “Asosiasi kami masih berkoordinasi dengan asosiasi majikan pengguna tenaga kerja asing dari Hongkong dan Singapura untuk memboikot perekrutan pekerja Indonesia, beranggapan sangat berlebihan jika biaya ini dibebankan kepada pihak majikan.”

Hal yang patut diperhatikan adalah, Lai Yu-song mengungkit bahwa pemerintah Indonesia kali ini mengumumkan kebijakan ini akan diterapkan pada pekerja di sektor perawat rumah tangga dan nelayan, tidak termasuk sector pabrik, hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia hanya mempersulit masyarakat awam, bukan pada instansi perusahaan besar, maka meminta kepada pemerintah Taiwan untuk membuka perekrutan pekerja migran asal Myanmar, Kamboja, Laos dan Negara lainnya.

Lai juga mengungkapkan, ia telah bertanya kepada beberapa pekerja migran Indonesia, mereka semua sangat menyukai bekerja di Taiwan karena gaji pendapatan jika dibandingkan dengan Hongkong dan Singapura hampir sama, tetapi biaya hidup di Taiwan lebih rendah, lagipula mereka kuatir jika tidak dapat bekerja di 3 tempat ini, maka terpaksa memilih bekerja di Saudi Arabia atau negara Timur Tengah lainnya dengan gaji yang lebih rendah, maka semestinya “pemerintah Taiwan menghasilkan komunikasi yang berhasil dengan pihak pemerintah Indonesia”!

Selain itu, Asosiasi majikan juga kuatir, dikarenakan hukum Taiwan sangat melindungi pekerja migran, sehingga pekerja migran dapat pindah majikan sendiri, jika pihak majikan menanggung segala biaya penempatan termasuk visa dll, malah pekerja hanya bekerja beberapa bulan saja dan kabur dari rumah majikan, bagaimana dengan semua perhitungan biaya yang dikeluarkan? Dalam aturan hukum mengatur dalam waktu 3 bulan baru dapat mengajukan permohonan perekrutan pekerja migran baru, bagaimana dengan kondisi pasien tanpa perawat? Pada akhirnya ada kemungkinan majikan akan mempekerjakan pekerja illegal, ini adalah lingkaran setan, “Tidak perlu demikian caranya bagi pemerintah untuk mendapatkan reputasi sebagai negara yang mengutamakan HAM”.

Komentar

Terbarumore