Dukungan Anggota Parlemen Uni Eropa Kepada Taiwan di Media Prancis Le Monde

  • 15 September, 2020
  • 尤繼富
Dukungan Anggota Parlemen Uni Eropa di Media Prancis Le Monde

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 14 September 2020, sembilan anggota parlemen Uni Eropa sepakat mengirimkan artikel mereka ke media Le Monde Prancis. Mereka menyatakan, otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) telah mengabaikan aturan serta nilai-nilai internasional, dan Uni Eropa tidak akan berpangku tangan.

Mereka menyerukan kepada Uni Eropa untuk mengevaluasi kembali "Kebijakan Satu Tiongkok" dan memperkuat dukungan atas Taiwan.

Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Eropa telah berusaha menjaga prinsip otonomi dalam menghadapi isu di Selat Taiwan, baik itu "Kebijakan Satu Tiongkok" atau "Prinsip Satu Negara Dua Sistem".

Namun sayangnya, tindakan yang dilancarkan oleh RRT baru-baru ini, jelas kian merugikan pihak Uni Eropa. Oleh karena itu, ia meminta agar anggota Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan tersebut.

Hingga hari ini, sikap Uni Eropa terhadap permasalahan Taiwan adalah "pertahankan status-quo". Uni Eropa juga telah mengingatkan RRT untuk tidak melancarkan aksi intimidasi. Dan di saat yang sama, Uni Eropa juga tidak mendukung Taiwan untuk memerdekan diri.

Uni Eropa juga tidak berani membahas perjanjian perdagangan bebas dengan Taiwan dan tidak aktif mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional apapun, termasuk perhelatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun praktik di lapangan terasa sedikit berbeda. Eropa masih memperlakukan Taiwan sebagai entitas politik yang merdeka, meliputi pemberian bebas visa hingga hubungan ekonomi perdagangan yang ditangani secara terpisah.

Artikel dalam media Le Monde tersebut juga menyebutkan, ada dua poin penting yang telah dirugikan atas tindakan Beijing akhir-akhir ini. Partai komunis RRT jelas-jelas sudah menghancurkan kredibilitas kebijakan Taiwan mereka sendiri.

Di samping itu, Negeri Tirai Bambu juga telah melanggar komitmen "Satu Negara Dua Sistem" dalam menangani kasus Hong Kong.Warga Hong Kong berharap sistim pemerintahan mereka tidak dicampuri oleh pihak RRT.

Dalam menanggapi polemik Hong Kong, otoritas Beijing juga telah melakukan ragam intimidasi, penindasan dan pengontrolan.

Selama ini, Taiwan bersama dunia internasional melihat dengan jelas, bahwa otoritas RRT telah melanggar komitmennya untuk memberikan otonominya dalam menghadapi kasus Hong Kong.

Prinsip Satu Negara Dua Sistem kian tidak diterima oleh warga Taiwan. Hal ini jelas terlihat dalam keberhasilan Tsai Ing-wen memenangkan posisi presiden dalam pemilu tahun ini.

Anggota parlemen dan cendekiawan Uni Eropa merasa, poin penting untuk mencapai tahap reunifikasi antar selat adalah dengan menggelar dialog perdamaian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, RRT terus melancarkan serangan untuk mencapai tujuannya. Dan hal ini telah menarik perhatian komunitas Uni Eropa.

"Saat ini, Partai Komunis RRT dan juru bicara mereka telah menyimpang dari resolusi perdamaian. Otoritas Beijing mengganggap mereka adalah inkarnasi Tiongkok. Mereka menetapkan keputusan dalam menetukan individu yang pantas menjadi bagian dari Tiongkok. Hal-hal tersebut dilakukan tanpa melalui otorisasi jelas. Legitimasi tersebut tentu sangat diragukan, mengingat mereka seringkali mengabaikan hak-hak individu dan hukum internasional".

Anggota parlemen dan cendekiawan menyerukan agar Uni Eropa memperkuat dukungannya atas Taiwan, dengan menggelar dialog dengan para politisi setempat.

Mereka juga menyerukan untuk terus mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi dunia atau setidaknya berpartisipasi sebagai pengamat di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Negara-negara Uni Eropa juga dianjurkan untuk mengembangkan ragam kerja sama dengan Taiwan, serta memperkuat pertukaran rantai pasokan, guna mengurangi ketergantungan terhadap RRT. Mereka juga mendorong agar Taiwan menyiarkan saluran televisi mereka di media Eropa, guna melemahkan otonomi RRT dalam memonopoli informasi setempat.

Komentar

Terbarumore