Artikel Perwakilan Republik Tiongkok Kanada di Media The Hill Times

  • 30 July, 2020
  • 尤繼富
Artikel Perwakilan Republik Tiongkok Kanada di Media The Hill Times

(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 29 Juli 2020, perwakilan Republik Tiongkok (ROC) di Kanada, Chen Wen-yi (陳文儀) menulis artikel di kolom media setempat, The Hill Times. Dalam tulisan tersebut, 陳文儀 mengkritik penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Khusus di Hong Kong oleh otoritas Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ia menekankan, warga Hong Kong kini menghadapi pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan bantuan dari warga dunia.

Chen Wen-yi menuliskan sebuah artikel dengan judul "China's National Security Law Aims to Silence Critics in Taiwan, Too" di media The Hill Times. Otoritas Kanada diketahui juga telah mengakui jika Hong Kong bukanlah kawasan otonom seperti dahulu kala. Pemerintah setempat juga mengkritisi tekanan yang dilancarkan oleh pihak RRT kepada warga Hong Kong.

Chen Wen-yi melanjutkan, Undang-Undang Keamanan Nasional berisikan ketentuan-ketentuan yang tidak begitu jelas, dengan maksud untuk memberikan Beijing peluang dalam menerapkan jeratan hukuman bagi siapa saja sesuka hari mereka. Hal ini tentu telah mengkhianai perjanjian pemberian hak otonom kepada warga Hong Kong, yang awalnya direncanakan akan berlaku hingga tahun 2047.

Undang-undang tersebut tidak hanya akan mempengaruhi warga Hong Kong. Menurut pasal 38 yang tercantum dalam kebijakan tersebut, cakupan hukum yang berlaku juga melputi warga asing yang bermukim di Hong Kong. Dengan kata lain, warga asing yang bermukim di Hong Kong akan dijerat hukuman jika melanggar ketentuan yang telah diberlakukan.

Apalagi poin yang diatur dalam undang-undang tersebut bersifat samar dan jelas. Di samping itu, UU tersebut juga menyebutkan, jika ketetapan yang diberlakukan mereka juga berlaku bagi warga di seluruh dunia yang berani melancarkan kritikan terhadap otorita Beijing.

Undang-undang ini tidak hanya melanggar komitmen Beijing terhadap Hong Kong, melainkan telah membungkam seluruh perbedaan suara di dunia.

Chen Wen-yi menyampaikan, Undang-Undang Keamanan Nasional Khusus tersebut telah mereduksi Hong Kong menjadi salah satu bagian dari kota RRT. Hukum yang tertera di dalamnya tidak hanya berlaku di Hong Kong. Setiap tindakan separatis yang terjadi di wilayah yang diklaim oleh otoritas Beijing merupakan aksi kriminal. Hal ini juga menyiratkan jika Taiwan juga merupakan bagian dari cakupan undang-undang tersebut.

Lebih dari setengah abad, Taiwan telah berada di garda terdepan dalam melindungi prinsip demokrasi. Di samping itu, Taiwan juga memainkan peranan penting dalam mempertahakan norma-norma perjanjian internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kehidupan berdemokrasi yang berkelanjutkan, merupakan kunci utama dalam melawan tekanan RRT.

Di lain pihak, Taiwan akan menjadi fokus utama otoritas Beijing dan bukan tidak mungkin pemerintahan setempat akan meningkatkan segala bentuk ancaman terhdadap Taiwan.

Chen Wen-yi melanjutkan, Taiwan juga telah mengesahkan program bantuan kemanusiaan yang ditujukan kepada warga Hong Kong, guna menghadapi dampak yang akan terbawa oleh Undang-Undang Keamanan Nasional Khusus Hong Kong. Kantor ini akan membantu warga Hong Kong yang hendak mengajukan suaka perlindungan.

Chen Wen-yi melanjutkan, tekanan yang dilancarkan oleh pihak RRT terhadap Hong Kong dan Taiwan, merupakan bukti dari gagalnya struktur "Satu Negara Dua Sistem" dan memperlihatkan niat sesungguhnya dari otoritas Negeri Tirai Bambu. RRT menggunakan kedidaktoran dan pemerintahan totaliter untuk menghambat proses demokrasi. Sikap RRT tersebut juga menekankan bahwa prinsip otokrasi tidak dapat hidup berdampingan dengan demokrasi.

Komentar

Terbarumore