Mendagri: Realitas politik harus dipertimbangkan saat menangani pergantian nama Diaoyutai yang melibatkan unsur politik sensitif

  • 29 June, 2020
  • 陳志勇
Mendagri dalam wawancara pada hari Senin, 29 Juni menegaskan, realitas politik harus dipertimbangkan saat menangani pergantian nama Diaoyutai yang melibatkan unsur politik sensitif

(Taiwan, ROC) - Diaoyutai adalah milik Republik Tiongkok dan Taiwan tidak akan melepaskan kedaulatan atas kepulauan tersebut, tapi perdebatan atas Diaoyutai melibatkan unsur politik dan unsur internasional yang sangat sensitif, maka realitas politik harus dipertimbangkan saat menangani masalah Diaoyutai.

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri Hsu Kuo-yung (徐國勇) dalam suatu wawancara pada hari Senin, 29 Juni, membicarakan surat dari Pemerintah Kabupaten Yilan meminta pergantian nama Diaoyutai menjadi “Toucheng Diaoyutai,” suatu langkah yang diadopsi rakyat dan pemerintah daerah untuk menanggulangi pergantian nama kepulauan tersebut oleh Jepang beberapa saat lalu.

Hsu Kuo-yung mengatakan, “Kita tetap harus mempertimbangkan realitas politiknya. Ini adalah fakta, maka perihal masalah pergantian nama ini, jika dokumen bersangkutan diajukan pada Kementerian Dalam Negeri, kami akan melihat prosedurnya sebelum secara resmi menanganinya. Ini adalah aksi yang diajukan pemerintah daerah, maka kami hanya akan mendaftarkannya untuk referensi. Nanti kita lihat setelah menerima suratnya.”

Menurut Hsu, pergantian nama tempat pada umumnya diajukan oleh pemerintah daerah, dan Kementerian Dalam Negeri hanya hanya akan memeriksa apakah penanganannya sesuai dengan undang-undang.

Komentar

Terbarumore