Beijing Usung “Peraturan Keamanan Nasional Khusus Hong Kong”

  • 22 May, 2020
  • 曾秀情
Kebebasan rakyat menjadi kunci penyelesaian masalah Hong Kong

(Taiwan, ROC) – Juru Bicara Istana Kepresidenan Vincent Huang pada hari Jumat tanggal 22 Mei menyampaikan, berkenaan dengan pembahasan “Keputusan rancangan pembentukkan sistem hukum dan pengoperasian keamanan nasional di wilayah teritori administrasi khusus Hong Kong secara menyeluruh” yang tengah didiskusikan dalam Kongres Rakyat Nasional Daratan Tiongkok, maka hal tersebut akan kembali memberikan dampak pengaruh negatif terhadap asas demokrasi dan kebebasan yang dimiliki oleh warga Hong Kong. Oleh sebab itu, pihak Istana Kepresidenan juga turut menyampaikan kepeduliannya untuk hal tersebut.

Vincent Huang menjelaskan, hanya dengan benar-benar mengimplementasikan janji sistem kebebasan dan demokrasi, barulah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Hong Kong, dan bukanlah melakukan pembatasan kebebasan dan demokrasi warga Hong Kong.

Vincent Huang mengatakan,  “Kunci penyelesaian masalah Hong Kong adalah pemerintah Beijing dan pemerintah Hong Kong, harus benar-benar membalas jawaban atas permintaan rakyat, benar-benar mengimplementasikan asas demokrai dan kebebasan di Hong Kong, bukanlah dengan mengecilkan hak yang dimiliki oleh penduduk Hong Kong. Hanya melalui komunikasi secara tulus dengan masyarakat, menerapkan kebebasan dan demokrasi seperti yang telah dijanjikan, barulah bisa menjadi landasan penyelesaian masalah Hong Kong yang paling mendasar.”

Vincent Huang menjelaskan bahwa kondisi ini juga membuktikan bahwa “1 negara 2 sistem” dan kebebasan berdemokrasi akan menjadi bertimpangan, sehingga Taiwan semakin membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan kebebasan berdemokrasi dan kedaulatan yang dimiliki.

Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC pada hari Jumat tanggal 22 Mei menjelaskan bahwa pihak Daratan Tiongkok menggunakan alasan “Keamanan negara” yang palsu, menyusup dan menekan kebebasan berdemokrasi yang dimiliki oleh Hong Kong. Hal ini tidak semata akan menimbulkan ketidak-puasan dari masyarakat Hong Kong, juga akan meningkatkan risiko keamanan warga Taiwan yang tengah berada di Hong Kong, membahayakan posisi pusat perbankan internasional yang dimiliki oleh Hong Kong. Pihak Taiwan berharap agar pihak Daratan Tiongkok dapat berpikir kembali sebelum mengambil keputusan yang salah, sehingga hanya akan menimbulkan kerusuhan yang lebih besar di Hong Kong.

Wakil Kepala MAC Chiu Chui-cheng mengatakan, “Sistem hukum yang dimiliki oleh sebuah negara yang maju dan beradab, maka sudah seharusnya menjadi payung pelindung masyarakat, bukan malah menjadi gembok pengunci kebebasan. Kami berharap pihak Daratan Tiongkok dapat mempertimbangkan kembali, jangan sampai mengambil keputusan yang salah, yang malah akan semakin mengacaukan kondisi Hong Kong.”

Hukum Dasar Hong Kong pasal 23 menyebutkan bahwa pemerintah Hong Kong dapat membentuk undang-undang untuk membatasi penghianat negara, pemecah belah negara dan yang memutar-balikkan kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2003, pemerintah Hong Kong juga sempat mengusung pembentukkan undang-undang, yang mana memicu aksi protes berskala 500 ribu orang dan berakhir dengan kekacauan perpolitikkan setempat. Kini, tidak sedikit wakil rakyat, anggota dewan dan kelompok cendekiawan, tengah mengusung “Peraturan Keamanan Nasional Khusus Hong Kong”, mengajukan usul untuk dapat segera diloloskan dan semua ketentuan dikembalikan kepada pemerintah pusat Daratan Tiongkok.

Media 01 Hong Kong melansir berita yang menyebutkan jika “Peraturan Keamanan Nasional Khusus Hong Kong” mencakup 4 hal, antara lain memutar-balikan kekuatan politik negara, pemecah-belah negara, aksi teroris dan juga gangguan dari pihak luar. Di antaranya terkait aksi teroris, tidak tercakup dalam pasal 23 dalam Hukum Dasar Hong Kong. Sementara dari pasal 23 yang memuat 7 kondisi aksi teroris antara lain penghianat negara, kerusuhan dan kekacauan, membocorkan rahasia negara, adalah hal-hal yang tidak tercakup dalam “Peraturan Keamanan Nasional Khusus Hong Kong”.

Komentar

Terbarumore