Larangan Wisata yang Diterbitkan Filipina akan Dibahas Kembali dalam Rapat Kabinet Setempat

  • 14 February, 2020
  • 曾秀情
Larangan Wisata yang Diterbitkan Filipina akan Dibahas Kembali dalam Rapat Kabinet Setempat

(Taiwan, ROC) --- Baru-baru ini otoritas Filipina mengumumkan larangan wisata bagi warga Taiwan. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengemukakan, bahwa pihaknya akan terus mendorong negosiasi dengan pihak Filipina. MOFA berharap otoritas Filipina dapat mempertimbangkan kembali dan membuat keputusan yang tepat.

Keputusan larangan yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina pada tanggal 10 Februari 2020 kemarin, mendatangkan suara protes dari berbagai elemen masyarakat di Taiwan. Pada tanggal 14 Februari 2020, otoritas Filipina menggelar pertemuan tingkat kabinet, guna membahas kebijakan larangan wisata bagi warga Taiwan. Petinggi setempat akan melimpahkan hasil rapat tersebut kepada pejabat senior Filipina, untuk mengambil keputusan akhir. Pihak Taiwan akan mengusahakan negosiasi dengan pihak Filipina, dengan harapan mereka dapat membatalkan larangan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri MOFA, Joanne Ou (歐江安) mengatakan, "Menanggapi hasil pertemuan tingkat kabinet Filipina, pihak kami akan mempertimbangkan langkah penanggulangan yang komprehensif. Untuk saat ini, pihak kami akan terus mengusahakan upaya komunikasi dengan unit-unit terkait di Filipina. Kami harap pemerintah Filipina akan mengumumkan keputusan yang tepat".

Penolakan dari Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk mencabut larangan wisatawan Taiwan berkunjung ke Filipina, telah memicu ketidakpuasan dari kalangan legislator partai oposisi di Taiwan. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Partai Kuomintang (KMT) memprotes dan menuntut permintaan maaf dari pihak otoritas Filipina. Di samping itu, mereka mendesak pihak MOFA untuk bersikap lebih tegas dalam menanggapi keputusan tersebut, misal dengan memanggil pulang perwakilan ROC di Manila atau membatalkan keputusan bebas visa yang telah diberlakukan Taiwan terhadap turis Filipina. Wakil Ketua Koordinator Partai Taiwan People's Party (TPP), Jang Chyi-lu (張其祿) merasa, keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Filipina sarat dengan unsur politik. Partai TPP pun mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta MOFA untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Partai New Power Party (NPP) di lain pihak menambahkan, pemerintah Taiwan sudah seharusnya menginstruksikan kepada seluruh perwakilannya di kawasan Asia Tenggara, untuk melancarkan aksi protes. NPP melanjutkan, Kebijakan Baru ke Arah Selatan yang gencar dipromosikan Taiwan, sudah saatnya untuk dibahas dan ditinjau kembali.

Komentar

Terbarumore