Presiden Tsai Ing-wen: Tidak Pernah Memperlakukan Orang Yang Berbeda Perspektif Politik Sebagai Penghianat Bangsa

  • 04 January, 2020
  • 譚雲福
Presiden Tsai Ing-wen: Tidak Pernah Memperlakukan Orang Yang Berbeda Perspektif Politik Sebagai Penghianat Bangsa

        (Taiwan, ROC) – Mantan Juru Bicara Kantor Kampanye Pemenangan Presiden Tsai Ing-wen, Lin Ching-yi, saat menerima wawancara dari media asing, sempat menyebutkan kata “Penghianat bangsa”, untuk itu, Presiden Tsai Ing-wen pada hari Sabtu tanggal 4 Januari dalam akun sosial media facebooknya menekankan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan jika orang yang memiliki pendapat atau perspektif politik berbeda sebagai penghianat bangsa, dan menegaskan bahwa nama negara adalah Republik Tiongkok, dengan kedaulatan penuh atas 23 juta penduduk yang ada, sehingga tidak pernah ada permasalahan dengan pergantian nama negara.

        Lin Ching-yi yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Juru Bicara Kantor Kampanye Pemenangan Presiden Tsai Ing-wen, saat menerima wawancara dari media radio Jerman, menyampaikan bahwa orang yang memiliki prinsip persepektif politik reunifikasi adalah penghianat bangsa. Selain itu juga sempat menyebutkan tentang pergantian nama negara, sehingga telah memicu kontroversi dan keraguan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal ini, Lin Ching-yi menjelaskan bahwa pernyataan dari dirinya kurang jelas dan mengajukan permohonan diri dari tugas sebagai Juru Bicara.

        Presiden Tsai Ing-wen pada hari Sabtu tanggal 4 Januari dalam akun facebooknya menuliskan bahwa sikap dirinya tidak pernah berubah. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa nilai utama yang dijaga dan dimiliki oleh Taiwan adalah asas demokrasi, sehingga tidak akan pernah memandang orang yang memiliki perspektif politik berbeda sebagai penghianat bangsa. Di Taiwan sendiri, pernyataan untuk merdeka maupun reunifikasi selalu ada, namun karena adanya perlindungan akan kebebasan berpendapat, jika sebelumnya saat masa pemerintahan sistem otoriter, maka bagi orang yang memiliki perbedaan pendapat atau pandangan politik akan dijatuhkan sanksi hukuman sebagai pelaku kejahatan, barulah terjadi kasus teror putih yang tercatat dalam sejarah Taiwan, sementara partai DPP yang lahir atas keyakinan akan demokrasi, tentu tidak akan mengulang kesalahan yang sama terjadi.

        Wakil Kepala Pelaksana Bidang Promosi Kantor Kampanye Pemenangan Presiden Tsai Ing-wen, Sidney Lin mengatakan, “Pertama, demokrasi adalah nilai utama yang kita jaga, oleh sebab itu, kami selama ini tidak pernah dan tidak akan memandang orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda sebagai penghianat bangsa. Yang ke dua, dalam acara debat antar kandidat presiden yang baru saja dilangsungkan beberapa kali terakhir ini, tidak lupa untuk selalu menekankan bahwa nama negara adalah Republik Tiongkok, dan kedaulatan ada di tangan 23 juta penduduknya, sehingga tidak ada permasalahan berkenaan dengan pergantian nama negara.”

        Dalam akun facebooknya, Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan bahwa sekalipun pemahaman dan pandangan politik tidak sama, namun masih tetap memerlukan kesatuan dan persatuan bangsa, dan bukanlah bersatu di dalam satu pendapat semata, melainkan bersama-sama meyakini bahwa sistem asas demokrasi yang diterapkan akan mampu membantu semua masyarakat agar dapat mencapai sebuah kesepahaman mayoritas, dan kesepahaman terbesar yang dimiliki adalah Republik Tiongkok Taiwan.

        Presiden Tsai Ing-wen kembali menekankan bahwa sebagai seorang presiden Republik Tiongkok, maka tentu memiliki tugas dan tanggung jawab terbesar yakni melindungi kedaulatan negara, melindungi kehidupan seluruh lapisan masyarakat Taiwan dengan berlandaskan asas demokrasi . Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini masyarakat Taiwan telah mencapai sebuah kesepahaman mayoritas yakni menolak program “Satu Negara Dua Sistem”. Jika ada pihak luar yang hendak menggunakan kekerasan untuk merebut kedaulatan yang dimiliki, atau mencabut sistem demokrasi yang dianut, maka seluruh masyarakat tanpa pandang latar belakang perspektif politik, akan bersatu padu melindunginya. Dirinya yakin dan percaya dengan adanya landasan kesepahaman tersebut, maka tidak akan ada orang yang mampu menghancurkan benteng demokrasi kuat yang dimiliki oleh Republik Tiongkok Taiwan.

        Selain itu, partai KMT pada tanggal 3 Januari malam hari mengeluarkan sebuah pernyataan untuk meminta Presiden Tsai Ing-wen memberikan penjelasan berkenaan dengan sebutan penghianat bangsa tersebut, dan meminta Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan tentang berapa banyak perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku aksi demo anti ekstradisi yang terjadi di Hong Kong untuk datang ke Taiwan, dan jaminan apa saja yang diberikan kepada mereka.

        Sehubungan dengan hal ini, Sidney Lin menjelaskan bahwa pihak mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh partai KMT. Dalam dua hari terakhir ini, semua partai tengah menghentikan sementara kegiatan kampanyenya, sehingga berharap pemerintah dapat mengentaskan insiden kecelakaan helikopter Black Hawk terlebih dahulu, termasuk pelayanan bagi para korban dan keluarganya. Selain itu, partai KMT sebelumnya juga sempat menyuarakan hak bersuara dan kebebasan demokrasi yang dimiliki oleh warga Hong Kong, lantas mengapa saat ini malah hendak menyebut mereka sebagai pelaku kerusuhan, dan menyebut pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen memberikan kemudahan bagi pelaku kerusuhan, sehingga partai DPP meragukan partai KMT yang selalu berubah sikap.

Komentar

Terbarumore