NDC: Tahun 2020 Usung Peraturan Keterbukaan Data Informasi

  • 01 January, 2020
  • 譚雲福
NDC: Tahun 2020 Usung Peraturan Keterbukaan Data Informasi

(Taiwan, ROC) – Untuk memenuhi era baru ekonomi digital berbasis data, Dewan Pembangunan Nasional atau NDC pada hari Rabu tanggal 1 Januari menyampaikan bahwa rancangan undang-undang tentang data terbuka diharapkan dapat diajukan pada akhir tahun 2020, dan diharapkan aplikasi data akan diaktifkan melalui promosi tingkat hukum.

Seiring dengan perkembangan konektivitas via internet atau Internet of Things (IOT), intelegensi artifisial dan komputer kuantum, maka "Data" akan menjadi aset strategis paling penting di era digital. Untuk menstandarkan data selanjutnya, baik milik pemerintah atau pribadi, Dewan Pembangunan Nasional diharapkan akan mengusulkan "Undang-undang data terbuka" pada akhir 2020.

Dewan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa informasi pemerintah terbuka saat ini diatur oleh pihak administratif, yang mana pihak utama dalam hal ini adalah Yuan Eksekutif dan badan-badan afiliasinya, yang didasarkan pada format yang dapat dibaca dengan mesin, format terbuka, dan otorisasi terbuka. Dari data statistik terakhir menunjukkan ada 43.700 catatan. Dalam data, rasio yang memenuhi ketiga persyaratan ini telah tumbuh dari 3% pada 2018 menjadi 73% pada 2019, dan jumlah pengguna secara keseluruhan telah meningkat 25% dibandingkan 2018.

Chen Mei-ling, Kepala Dewan Pembangunan Nasional, menekankan bahwa meskipun ada kenaikan yang jelas dalam tingkat pembukaan, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Setelah pembentukan undang-undang khusus di masa depan, semua kementerian akan diundang untuk secara aktif membuka informasi.

Chen Mei-ling mengatakan, “Kita tidak berpikir itu cukup. Bagaimana data terbuka pemerintah memungkinkan orang untuk menggunakannya dengan cara nilai tambah? Apakah data ini perlu dibebankan dan bagaimana dapat digunakan untuk melindungi kepentingan publik dan dapat diseimbangkan dengan aplikasi industri? Kami merasa bahwa undang-undang sudah waktunya dibentuk.”

Dewan Pembangunan Nasional juga menyebutkan bahwa undang-undang dan peraturan terkait mengenai pembukaan data dan aplikasi data di negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, telah dikonsultasikan untuk menangani masalah-masalah seperti jenis undang-undang khusus, badan regulasi utama, jenis data bernilai tinggi, dan pembebasan serta penghargaan pejabat publik, penelitian dan analisis.

Komentar

Terbarumore