Proses Penempatan PMI 'G To G' di Tahun 2020 Mendatang akan Meningkat

  • 31 December, 2019
  • 尤繼富
Proses Penempatan PMI 'G To G' di Tahun 2020 Mendatang akan Meningkat

(Taiwan, ROC) --- Terhitung bulan Juli tahun 2019, perusahaan industri manufaktur Taiwan secara perdana dapat memberangkatkan langsung Pekerja Migran Asing (PMA) asal Indonesia. Pejabat Indonesia mengemukakan, sejauh ini telah ada 2 perusahaan, masing-masing Shinkong Textile dan Hoyu Textile, yang telah menerbangkan langsung 25 PMI (Pekerja Migran Indonesia). Diperkirakan pada tahun 2020 mendatang, jumlah PMI yang dapat diberangkatkan langsung dari tanah air akan bertambah menjadi 100 orang.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Tatang B. Razak, saat menerima wawancara dari Central News Agency Taiwan (CNA) menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut positif rangkaian kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MOL). Kedua pihak tengah mempromosikan sistim pemberangkatan langsung para PMI, tanpa melibatkan perantara ketiga, yakni agensi. Meski saat ini jumlah pekerja yang diberangkatkan masih sangat minim, namun angka ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang.

Petinggi Indonesia lainnya menyebutkan, 25 PMI yang berhasil diproses di bawah kerangka mekanisme ini, 11 di antaranya telah bekerja di Shinkong Textile dan Hoyu Textile. Sedangkan 14 pekerja lainnya masih berada dalam proses pemberangkatan. Ke depannya, 25 pekerja tersebut akan menjadi karyawan dari kedua perusahaan yang bergerak di bidang pemintalan tersebut.  Selain itu, pada tahun 2020 beberapa perusahaan Taiwan akan mempersiapkan setidaknya 100 lapangan pekerjaan baru bagi para PMI.

Pada awal bulan Desember 2019, Serikat Pekerja Migran Asing melakukan aksi protes di 3 Kantor Perwakilan di Taiwan, meliputi Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mereka menuntut penghapusan "biaya job" yang selama ini dipungut oleh pihak agensi. Mereka menyerukan untuk segera memberlakukan mekanisme penempatan langsung yang komprehensif atau disebut "G To G" (Government to Government).

Pada tahun 2007, MOL mendirikan Direct Hiring Service Center (DHSC). Dan sebelumnya, DHSC telah resmi melayani perekrutan langsung oleh pihak majikan bagi para PMA mereka, dengan catatan PMA tersebut telah menyelesaikan masa kontrak kerja sebelumnya di Taiwan

Tatang B. Razak menyebutkan biaya penempatan yang dibebankan pihak agensi kepada para PMA, telah menjadi permasalahan banyak negara. Diberitakan, masing-masing PMI harus membayar biaya penempatan sebesar Rp. 30 juta hingga Rp. 60 juta (sekitar NT$ 64.800 hingga NT$ 129.600). Guna meminimalisir tindakan eksploitasi oleh pihak agensi, pemerintah Indonesia bersama Taiwan menyetujui untuk mulai mempromosikan mekanisme penempatan langsung.

Berdasarkan data yang diberikan oleh BNP2TKI, mekanisme penempatan langsung akan mewajibkan pihak majikan membayar beberapa biaya, meliputi visa, pemeriksaan kesehatan dan tiket pesawat terbang. Yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan mekanisme "zero cost" (0 biaya).

Saat ini, Indonesia dengan Korea Selatan telah resmi menjalankan mekanisme penempatan tenaga kerja 'G To G'. Tatang B. Razak menambahkan, pemerintah Jerman akan membuka sektor penempatan PMA Asal Indonesia di sana. Untuk proses awal, akan dibuka sektor perawatan dan ke depannya akan berkembang ke sektor industri. Pihak Indonesia bersama Jerman akan segera menandatangani MoU, yang akan meresmikan mekanisme 'G To G' untuk merekrut pekerja Indonesia.

Kepala BNP2TKI tersebut melanjutkan, pada tahun 2030 Jerman membutuhkan 260.000 PMA, dan 146.000 di antaranya akan dibuka untuk PMA non Uni Eropa.  Pemerintah Jerman telah mengajukan permintaan kepada Indonesia untuk segera memberangkatkan pekerjanya. Selain Jerman, beberapa negara lain juga memiliki permintaan yang sama. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tidak hanya melayani sektor industri kelas bawah, melainkan mencakup industri menengah dan atas.

Mengapa Indonesia dan Taiwan masih tidak dapat mengadopsi mekanisme 'G To G'? Tatang B, Razak menjawab, majikan-majikan Taiwan masih lebih menyukai sistim perekrutan melalui pihak agensi. Melalui agensi, mereka tidak perlu berurusan dengan mekanisme yang rumit. Di tengah kunjungannya ke Taiwan 2 bulan yang lalu, Tatang B. Razak juga telah memberikan penjelasan kepada pihak terkait. Dan kebanyakan dari mereka juga mau untuk mempertimbangkannya.

Terkait dengan seruan Serikat PMA yang meminta untuk meniadakan agensi, Tatang B. Razak menyampaikan, pemerintah Indonesia sangat mendukung gagasan ini. Polemik perseteruan antar pihak agensi dengan PMA telah berlangsung sedari dahulu. Pemerintah Indonesia bersama Taiwan akan bekerja sama merancang managemen dan strategi untuk memantau biaya penempatan 'tidak masuk akal', yang seringkali dibebankan kepada PMI.

Komentar

Terbarumore