Chen Ming-tong: Yuan Eksekutif Hanya Memiliki Hak Pemberitahuan

  • 26 December, 2019
  • 譚雲福
Chen Ming-tong: Yuan Eksekutif Hanya Memiliki Hak Pemberitahuan

        (Taiwan, ROC) – Partai DPP mengusung hukum peraturan “Anti inflitrasi”. Perdana Menteri Su Tseng-chang pada pada hari Kamis tanggal 26 Desember dalam rapat Yuan Eksekutif menyampaikan bahwa peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keamanan nasional dan juga hak asasi masyarakat, sehingga dirasakan peraturan anti infiltrasi sangatlah penting.

        Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok Chen Ming-tong yang juga hadir dalam rapat Yuan Eksekutif menyampaikan bahwa peraturan anti infiltrasi ditujukan kepada tindakan kriminal, bukanlah dimaksudkan untuk membidik individual tertentu. Chen Ming-tong menjelaskan bahwa contoh yang diambil dalam rancangan peraturan tersebut adalah perbuatan kriminal, yang mana sebelumnya juga telah melalui proses sidang dengan hukum yang lain dan telah ditetapkan melanggar peraturan yang telah ada, misalnya melanggar peraturan dana politik, peraturan pemilu, peraturan referendum, peraturan pelobian, peraturan pengamanan kestabilan kehidupan sosial masyarakat, peraturan aksi demo turun ke jalan dan lain sebagainya. Chen Ming-tong menegaskan bahwa dengan rancangan peraturan antui infiltrasi, maka instansi eksekutif hanya memiliki hak untuk memberitahukan atau mengumumkan, dan untuk eksekusi finalnya tetap akan merujuk kepada hasil keputusan dari instansi yudisial.

        Juru Bicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka mengatakan, “Sebenarnya, hal yang penting lainnya adalah keputusan final bukanlah berada di pihak Yuan Eksekutif atau lembaga pelaksana eksekutif, yang artinya adalah harus mengirimkan atau mengusung hal terkait, untuk dieksekusi apakah melanggar peraturan atau tidak, dan seberapa berat denda hukuman yang dijatuhkan, semuanya haruslah diberikan kepada pihak pengadilan, melalui penyelidikan sebanyak tiga kali oleh pengadilan yang memiliki proses sangat ketat, barulah benar-benar menjatuhkan hukuman.”

        Berkenaan dengan partai KMT yang selalu meminta rancangan peraturan versi Yuan Eksekutif, maka Kolas Yotaka menyebutkan jika pihak Yuan Legislatif adalah pihak yang bertugas untuk membentuk undang-undang, dimana masyarakat memilih legislator untuk mengajukan rancangan peraturan, dengan demikian maka mampu turut menunjukkan kehendak oleh rakyat dari kawasan pilihan saat pemilu dilangsungkan. Kolas Yotaka mengimbau agar setiap pihak yang peduli dengan bangsa tidaklah mengikuti kehendak pihak Daratan Tiongkok, sehingga melihat peraturan ini bagaikan teror hijau, menyebut demokrasi yang sesungguhnya sebagai anti demokrasi dan kondisi darurat, jika ada suara dari rakyat yang tidak menyetujuinya, maka dapat dikembalikan ke pihak Yuan Legislatif untuk diperdebatkan.

        Yuan Legislatif pada hari Kamis tanggal 26 Desember mengumumkan masa rapat negosiasi para fraksi, dan pada hari Jumat tanggal 27 Desember pukul 2 sore hari, akan melakukan pembahasan terkait rancangan peraturan anti ilfiltrasi yang disebutkan sebelumnya, dengan turut mengundang Dewan Urusan Daratan Tiongkok, Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Pusat, Kementrian Kehakiman dan Dewan Keamanan Nasional.

Komentar

Terbarumore