Hsu Ming-chun: Sistem Perekonomian Terbarukan Tidak Selayaknya Memeras Hak Pekerja

  • 20 November, 2019
  • 譚雲福
Hsu Ming-chun: Sistem Perekonomian Terbarukan Tidak Selayaknya Memeras Hak Pekerja

       (Taiwan, ROC) – Pekerjaan sejenis pengantar barang yang kini tengah menjadi trendi, apakah sistim perekrutannya termasuk hubungan pekerja dengan majikan atau hanya sekedar pekerja paruh waktu, telah menimbulkan banyak pendapat yang berbeda. Pihak Kementrian Ketenagakerjaan atau MOL pada hari Selasa tanggal 19 November mengumumkan “Rujukan Tatanan Sistem Perekrutan Pekerja”, yang menyediakan 25 jenis kondisi pekerjaan bagi khalayak umum. Menteri MOL Hsu Ming-chun pada hari Rabu tanggal 20 November saat menerima wawancara dari media menjelaskan bahwa keadaan nyata yang terjadi di lapangan dalam hal ketenagakerjaan tidak diperbolehkan “Kontrak palsu namun bekerja secara nyata”, atau menggunakan surat kontrak kerja beralasan lain untuk menghindari adanya ikatan hubungan antara majikan dan pekerja, sehingga berkeinginan untuk melepaskan tanggung jawab. Hal tersebut juga tidak selayaknya terjadi dalam sistem perekonomian terbarukan yang kini tengah marak, dimana hak para pekerja tidak boleh terabaikan.

        Menteri MOL Hsu Ming-chun dalam rapat interpelasi oleh Komisi Lingkungan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Yuan Legislatif menyampaikan bahwa meskipun dalam surat kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan tertulis jika peran majikan hanya sebagai Pembina Pelaksana, akan tetapi kondisi demikian dapat diajukan ke dalam pengadilan negeri dan menjadi bahan rujukan baik untuk majikan maupun pekerja sendiri. Kelak ke depannya, hal tersebut akan sangat berguna bagi pihak pemerintah, majikan dan pekerja, khususnya pada saat terjadi perselisihan, maka bisa menjadi salah satu bagian rujukan pengadilan setempat.

        Hsu Ming-chun menegaskan bahwa pihak MOL sangat memahami keruwetan yang dialami oleh majikan dan pekerja dalam kenyataannya, walau demikian hubungan antara majikan dan pekerja haruslah jelas dan tidak diperbolehkan adanya “Kontrak palsu namun bekerja secara nyata”, atau menggunakan surat kontrak kerja lain guna menghindari masalah hukum, terlebih-lebih mengatasnamakan sistem perekonomian terbarukan, dan melakukan pemerasan akan hak pekerja sendiri.

        Selain itu, ada pihak media yang mempertanyakan apakah Taiwan juga akan menggunakan sistem “Peraturan sejenis ketenagakerjaan” yang diberlakukan di negara Jerman? Hsu Ming-chun menjelaskan bahwa pihak MOL kini tengah terus melakukan pembahasan dan penelitian akan hukum peraturan yang tengah diterapkan oleh negara lain berkenaan dengan jenis sistem perekonomian terbarukan. Hingga saat ini, dalam kurun waktu yang singkat akan diluncurkan sebuah pedoman dasar terlebih dahulu, agar para majikan maupun pekerja dapat menjadikannya sebagai dasar hukum perekrutan .

Komentar

Terbarumore