70% Warga Hong Kong Menyebut Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan yang Terjadi

  • 16 November, 2019
  • 譚雲福
70% Warga Hong Kong Menyebut Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan yang Terjadi

        (Taiwan, ROC) – Hong Kong Public Opinion Research Institute atau PORI pada hari Jumat tanggal 15 November mengumumkan jajak pendapat terbaru dari publik, dan menunjukkan ada 83% yang berpendapat jika pemerintah Hong Kong harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang berlangsung selama ini, sementara ada 73% yang berpendapat jika aparat kepolisian yang harus menanggung semua tanggung jawab. Di sisi lain, terdapat 40% yang berpendapat jika para demonstran yang harus bertanggung jawab atas peningkatan tindakan kekerasan dalam kehidupan sosial masyarakat Hong Kong yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini.

        Dari jajak pendapat yang disebutkan, ada 80% demonstran yang menyetujui jika sebaiknya dibentuk dewan komisi penyelidikan khusus yang bebas mandiri terkait masalah penggunaan tindakan kekerasan dalam menyikapi aksi warga menolak RUU Ekstradisi. Dalam waktu yang bersamaan, terdapat lebih dari 60% peserta polling yang mendukung “Peraturan HAM dan Demokrasi Hong Kong” yang dikeluarkan oleh pihak Amerika, dalam mengadili Commissioner of Police Hong Kong, yang memiliki tanggung jawab penuh atas semua bentuk pelanggaran dan penggunaan kekerasan oleh satuan kepolisiannya.

        Merujuk kepada pemberitaan radio Hong Kong, Direktur Kehormatan PORI, Benson Wong menganalisa bahwa dari jajak pendapat dapat terlihat jika aksi demo yang dilakukan oleh warga bukanlah sesuatu yang asal-asalan atau sembarangan melakukan aksi perusakan, namun dikarenakan pemerintah selalu bersikap acuh terhadap permintaan warga, sehingga barulah berlanjut dengan kondisi seperti yang ada saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah disebut sebagai biang pelaku utama dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di Hong Kong.

        Ketua Umum sekaligus Kepala Pelaksana PORI, Robert Chung menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya secepat mungkin membentuk dewan komisi penyelidikan khusus yang mandiri, memberikan respon terhadap permintaan mendesak dari warganya. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah semestinya tidak membatalkan atau memperlambat proses pemilihan anggota legislatif, memberikan kesempatan bagi warga yang telah kehilangan kepercayaan akan perdamaian, dapat menyampaikan aspirasinya, jika tidak maka kondisi kerusuhan di jalanan akan semakin memanas.

        Media Hong Kong 01 memberitakan bahwa dalam jajak pendapat yang bertajuk “Kami adalah orang Hong Kong” yang dilakukan oleh PORI, menunjukkan bahwa ada 80% peserta jajak pendapat yang mendukung pemerintah untuk dapat segera membentuk dewan komisi penyelidikan khusus tersebut, untuk dapat segera melakukan penyelidikan terhadap masalah penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi para demonstran. Hasil jajak pendapat tersebut juga terlihat adanya kenaikan 3%, yang artinya adalah semakin banyak orang yang peduli terhadap masalah penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan.

Komentar

Terbarumore