Partai DPP Kecam Kebrutalan Kepolisian Hong Kong

  • 13 November, 2019
  • 譚雲福
Partai DPP Kecam Kebrutalan Kepolisian Hong Kong

        (Taiwan, ROC) – Aksi mogok kerja, mogok belajar dan mogok aktivitas pasar yang dilakukan oleh warga Hong Kong, turut dilanjuti dengan penyerangan aparat kepolisian Hong Kong ke dalam The Chinese University of Hong Kong pada hari Selasa malam tanggal 12 November. Pihak kepolisian didapati melakukan pemukulan terhadap mahasiswa, juga terdengar bunyi pistol di lokasi setempat dan tembakan gas air mata yang tiada hentinya. Partai DPP mengeluarkan pernyataan kecaman keras akan aksi brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian Hong Kong, menganggap pemerintah Hong Kong membiarkan aparat kepolisian melakukan perbuatan brutal terhadap warga, dan kebrutalan yang ada telah mencapai level emosi tinggi, serta menjadi hal yang sangat memalukan bagi kawasan Asia pada umumnya.

        Adapun sejak warga Hong Kong melakukan aksi demo penolakan RUU Ekstradisi, berlanjut berbulan-bulan dan terakhir menjadi pertikaian dan kebrutalan aparat kepolisian terhadap warga. Pada pekan ini, aksi berkelanjutan dengan penyerangan dan pemaksaan masuk ke dalam universitas-universitas yang ada di Hong Kong, untuk melakukan penangkapan terhadap pelajar yang ikut serta dalam aksi demo. Selain itu, juga diberitakan adanya tindakan kekerasan level parah dengan penembakan terhadap warga setempat, yang menyebabkan ratusan orang masuk rumah sakit, dimana korban yang paling muda adalah bayi yang baru berusia 4 bulan.

        Partai DPP selaku partai yang berasaskan demokrasi di kawasan Asia, memberikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan pemerintah, yang menggunakan langkah atau cara apapun terhadap warga sipil yang tidak bersalah, bahkan menyebabkan korban jiwa. Partai DPP beranggapan bahwa pemerintah Hong Kong telah kehilangan kemampuan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi warga, yang mana merupakan sebuah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia. Sehubungan dengan perkembangan yang ada hingga saat ini, tragedi yang terjadi di Hong Kong hanya membuat khalayak umum menjadi emosi dan sakit hati. Partai DPP menyebut jika apa yang terjadi di Hong Kong menjadi hal yang sangat memalukan bagi kawasan Asia, dan sekali lagi membuktikan bahwa “1 negara 2 sistem” menyapu habis nilai-nilai “Kawasan hukum”, dan menjadi sebuah kota polisi saja.

        Partai DPP mengimbau dunia internasional dapat memberikan suara akan kondisi Hong Kong, misalnya pihak Kementrian Luar Negeri Amerika yang juga telah mengeluarkan pernyataan meminta pemerintah Beijing dapat mematuhi surat perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1984 dengan pihak pemerintah Inggris, termasuk sekaligus pernyataan jika Hong Kong memiliki hak dan kebebasan mutlak dalam hal otonomi daerah, kebebasan bersuara bagi setiap warga. Dan untuk jangka panjangnya, Hong Kong mampu membangun sistem kebebasan demokrasinya sendiri, melakukan komunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan permintaan rakyat, dengan demikian baru mampu mempertahankan kestabilan kesejahteraan sosial masyarakat Hong Kong, sekaligus menjadi salah satu kunci penting dalam menstabilkan perdamaian dalam kawasan.

Komentar

Terbarumore