Partai DPP dan Partai TSP Bersama Mengusung “RUU Transparansi Dampak Kekuatan Asing”

  • 19 September, 2019
  • 譚雲福
Partai DPP dan Partai TSP Bersama Mengusung “RUU Transparansi Dampak Kekuatan Asing”

(Taiwan, ROC) – Rapat periode baru Yuan Legislatif dimulai pada tanggal 17 September lusa kemarin. Partai DPP tidak memasukkan “RUU Perwakilan Resmi ke Daratan Tiongkok” sebagai yang utama dalam agenda rapat, dan bahkan fraksi DPP mengambil keputusan untuk tidak mengusung UU khusus, melainkan melakukan perbaikan terhadap “Peraturan Hubungan Masyarakat Antar Selat”, dan tentu saja hingga kini masih berupaya untuk mencari kesepahaman yang stabil. Partai Taiwan Statebuilding Party atau TSP pada hari Kamis tanggal 19 September bersama anggota legislator dari partai DPP, You Mei-ni menggelar jumpa pers bersama, sekaligus mengumumkan rancangan kebijakan hasil kerjasama kedua partai, yakni “RUU Transparansi Dampak Kekuatan Asing”, sehingga selain kawasan Daratan Tiongkok, maka kekuatan dari kawasan lain yang berkemungkinan menimbulkan dampak pengaruh juga masuk ke dalam peraturan tersebut.

Anggota Dewan Pengurus Partai TSP Ho Cheng-hui menyampaikan bahwa efek pengaruh yang disisipkan masuk ke Taiwan dari Daratan Tiongkok semakin lama semakin bertambah parah. Meskipun dalam rapat periode sebelumnya, partai DPP juga telah melakukan berbagai perbaikan UU dan peraturan terkait yang tengah diberlakukan, memperkuat penghalangan aksi penyisipan ideologi dari Daratan Tiongkok, namun kasus penyisipan biasanya kerap terjadi dalam area abu-abu atau sekilas terlihat masuk dengan sesuai peraturan yang ada. Oleh sebab itu, pada rapat periode sebelumnya, Yuan Legislatif harus mampu mencapai target memberikan peringatan dan pengawasan. Sehubungan dengan RUU yang diusung kali ini, mengharuskan pendataan penanggung jawab kekuatan asing, kewajiban mengajukan permohonan izin, sehingga turut menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi secara terbuka dan tranparan. Adapun pelaksanaannya, akan memadukannya dengan peraturan dan UU yang kini tengah dijalankan, dengan harapan bisa mencapai target pencegahan dan pemberian sanksi hukuman bagi para pelanggar.

Ho Cheng-hui mengatakan, “Oleh karena itu, inti dari RUU yang diusung adalah menggunakan cara mewajibkan pelaksanaan administrasi eksekutif yang ada saat ini, bagi yang melanggar, tentu kami akan melakukan pengawasan yang sekiranya diperlukan. Cara pengawasan yang kami lakukan adalah melalui pelaporan pendataan, transparansi, yang mana di dalamnya meliputi tugas yang diberikan, relasi koneksi yang berkecimpung di layar belakang juga harus terbuka, serta berkenaan dengan pelaksanaan aksi yang kontroversial, misalnya kewajiban pelaporan jika aksi tindakan ada kaitannya dan berhubungan dengan tatanan perpolitikan Taiwan, termasuk penyiaran pers, pendataan dan pengajuan izin adalah 2 cara yang efektif dalam menyibak tirai belakang layar aksi.”

Sehubungan dengan adanya keraguan dari khalayak umum bahwa peraturan tersebut telah melanggar hak para pebisnis Taiwan. Ho Cheng-hui menekankan jika rancangan secara jelas tidak mengikutsertakan kegiatan usaha bisnis murni, sehingga para pebisnis Taiwan dan kader karyawan Taiwan yang tengah bekerja dan berbisnis di Daratan Tiongkok, jika tidak memiliki aksi tindakan yang berkaitan atau berkemungkinan memberikan dampak pengaruh terhadap perpolitikan Taiwan, maka tidak akan termasuk dalam kategori undang-undang. Selain itu, merujuk kepada undang-undang tersebut, perwakilan penanggung jawab juga tidak akan menghadapi penilaian dari pendapat tutur kata secara langsung dan nyata, dan tidak perlu meragukan adanya pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang ada saat ini.

You Mei-ni menjelaskan bahwa partai DPP mendukung RUU yang diajukan oleh partai TSP, ia juga akan berupaya semaksimalnya untuk mendapatkan dukungan petisi. Ia menyebutkan bahwa penyisipan merah dari Daratan Tiongkok ke Taiwan telah sangat parah, telah memberikan dampak pengaruh terhadap dunia politik, pemilu, kebijakan dan referendum yang diberlakukan di Taiwan. Sebelumnya jika melalui prosedur hukum, mulai dari penuntutan hingga eksekusi final dari pengadilan memakan waktu menahun. Hal ini tentu memberikan imbas politik setelah selang waktu panjang takkala peristiwa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pencegahan, jika ada unsur korelatif atau kucuran dana dari Daratan Tiongkok, maka data informasi yang jelas dan benar wajib diumumkan dalam data informatika, agar masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri.

Komentar

Terbarumore