MAC: Kebijakan Daratan Tiongkok yang diadopsi pemerintah Taiwan didasarkan pada Undang Undang Dasar

  • 27 December, 2018
  • 陳志勇
Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chen Ming-tong (陳明通) menjawab pertanyaan wartawan di sela kehadirannya di persidangan Yuan Legislatif, Kamis, 27 Desember

(Taiwan, ROC) - Kebijakan Daratan Tiongkok yang diadopsi pemerintah Taiwan didasarkan pada Undang Undang Dasar dan diregulasi melalui Undang-undang Hubungan Rakyat Antar Selat Taiwan. Arah kebijakan yang jelas dan regulasi berbasis hukum ini adalah kenyataan yang objektif.

Demikian ditegaskan Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chen Ming-tong (陳明通) ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela kehadirannya di persidangan Yuan Legislatif, Kamis, 27 Desember, merespon pernyataan tentang “Konsensus 1992” yang diajukan Kantor Urusan Taiwan RRT sehari sebelumnya.

Melalui suatu acara temu pers pada hari Rabu, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Ma Xiaoguang menyerukan Taiwan menerima “Konsensus 1992” untuk melancarkan dibuka kembalinya perundingan antar Selat Taiwan bagi dicapainya keuntungan dan kesejahteraan rakyat Taiwan dan Daratan Tiongkok.

Chen mengatakan, “Perdebatan (atas Konsensus 1992) telah berlangsung 18 tahun. Mengadopsi hal yang didebatkan ini sebagai dasar politik kedua belah selat, tampaknya kurang pragmatis.”

Berdasarkan “Konsensus 1992” yang disetujui dalam perundingan antara Taiwan dan Daratan Tiongkok pada tahun 1992, kedua belah selat Taiwan mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok, namun kedua pihak dibebaskan untuk menginterpretasikan definisi dari "satu Tiongkok" itu sendiri-sendiri.

Menurut Chen, sejak zaman Presiden Lee Teng Hui, Taiwan dan Daratan Tiongkok mengadopsi kesepakatan tersebut, tapi Beijing hanya menghormati adanya Republik Tiongkok di Taiwan, tidak pernah menerima kebebasan untuk menginterpretasikan definisinya.

Komentar

Terbarumore