(Taiwan, ROC) --- Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dimulai minggu depan. Tahun ini, pemerintah Taiwan kembali fokus pada isu penyalahgunaan Resolusi Majelis Umum PBB 2758.
Pemerintah akan mengaitkan resolusi tersebut dengan situasi terkini di Selat Taiwan dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pemerintah juga akan menjelaskan secara gamblang upaya Tiongkok untuk menghancurkan kedaulatan Taiwan secara hukum dan mencari dasar hukum untuk melancarkan agresi militer terhadap Taiwan. Hal ini dilakukan untuk melawan serangan perang hukum yang terus dilancarkan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.
Pada semester pertama tahun ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyampaikan empat poin sikap mereka. American Institute in Taiwan (AIT) juga menegaskan kembali penolakannya terhadap penggunaan resolusi tersebut untuk menghalangi partisipasi Taiwan yang berarti di dunia internasional.
Fokus utama pemerintah Taiwan dalam keikutsertaannya di PBB tahun ini adalah penyalahgunaan dan pemutarbalikan konten dari Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Pemerintah akan aktif membantu masyarakat internasional untuk memahami isi resolusi tersebut dengan benar, karena Tiongkok berusaha menyesatkan dunia untuk menerima resolusi tersebut sebagai "Prinsip Satu Tiongkok".
Taiwan berpendapat bahwa Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tidak menyebutkan kata Taiwan, sehingga tidak terkait dengan Taiwan. Republik Rakyat Tiongkok tidak berhak untuk mengklaim bahwa resolusi tersebut menegaskan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, dan juga tidak berhak untuk mewakili Taiwan di PBB.
Kepala Divisi Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri MOFA, Jonathan C.Y. Sun (孫儉元), mengatakan, "Partisipasi internasional adalah hak asasi dan aspirasi bersama 23,5 juta rakyat Taiwan. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional mengambil tindakan bersama untuk menghentikan Tiongkok dari terus mendistorsi Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan tujuan mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak dan menciptakan dasar hukum untuk invasi militer di masa depan."
Direktur AIT, Raymond F. Greene, dalam konferensi pers pertamanya sejak menjabat, menegaskan kembali sikap pemerintah AS yang menentang penyalahgunaan resolusi tersebut untuk menghalangi partisipasi Taiwan yang berarti dalam organisasi internasional. Ia juga menentang penggunaan resolusi tersebut untuk mendikte negara lain bagaimana harus berinteraksi dengan Taiwan.
Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur dan Pasifik, Mark Lambert, dalam pidatonya di German Marshall Fund pada bulan April silam, dengan jelas menguraikan empat poin sikap Amerika Serikat.
Pertama, Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tidak mendukung, tidak sama dengan, dan tidak mencerminkan konsensus tentang "Prinsip Satu Tiongkok" versi RRT.
Kedua, resolusi tersebut tidak memengaruhi keputusan kedaulatan negara-negara lain mengenai hubungan mereka dengan Taiwan.
Ketiga, resolusi tersebut bukan merupakan posisi resmi PBB tentang status politik Taiwan di masa depan.
Keempat, resolusi tersebut tidak mengecualikan partisipasi Taiwan yang berarti dalam sistem PBB dan organisasi multilateral lainnya.
