(Taiwan, ROC) -- Belakangan ini terdengar isu tentang penipuan yang terjadi pada pekerja migran Vietnam saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha ilegal, kerugian uang mencapai NT$600 ribu. Anggota Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) membeberkan, nilai pengiriman uang secara ilegal dari pekerja migran pertahun mencapai lebih dari NT$ 50 milyar, apabila tidak dikendalikan dengan baik maka berkemungkinan dapat merusak mekanisme keuangan, mengimbau Badan Pengawas Keuangan (FSC) dan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) melakukan sosialisasi nyata, serta membimbing agar remiten yang dilakukan pekerja migran secara resmi, guna terhindari dari penipuan.
Parpol Demokrat Progesif membentuk “tim anti penipuan” yang beranggotakan Kuo Kuo-wen(郭國文)、Lin Chu-in(林楚茵) 、Chung Chia-pin(鍾佳濱) dan Chang Hung-lu(張宏陸) pada hari Jumat ini (24/3) menggelar konferensi pers dan menyampaikan, menurut pendataan jumlah pekerja migran dari Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dan catatan pengiriman uang bank Sentral, diprediksikan pengiriman uang ilegal oleh pekerja migran setidaknya mencapai NT$ 50 milyar, jika ditambahkan dengan para pekerja hilang kontak maka kemungkinan angka ini menembus ratusan milyar dolar Taiwan. Anggota legislator Lin Chu-in (林楚茵) menunjuk, Badan Pengawas Keuangan menyetujui 2 perusahaan penyedia jasa pengiriman uang dengan batasan 380.000 orang, angka ini adalah separuh dari total pekerja migran di seluruh Taiwan, yang menandakan sebagian besar pekerja migran menggunakan App pengiriman uang dari agensi sehingga menjadi zona abu-abu untuk praktik ilegal.
Anggota Legislator Kuo Kuo-wen mengimbau, “Untuk Kementerian Ketenagakerjaan, semestinya harus memberikan bimbingan dan membantu; Bank Sentral kita semestinya memprioritaskan untuk menganalisa apakah agensi penyalur tenaga kerja melanjutkan untuk melayani pengiriman uang, apakah perlu menganalisa kausal “ sunset clause” untuk agensi penyalur tenaga kerja.”
Direktur Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Lai Chia-jen merespons, pihaknya akan meningkatkan sosialisasi untuk pekerja migran, memberitahu jalur pengiriman uang yang resmi. Selain itu, dalam evaluasi penilaian agensi penyalur tenaga kerja, pelaku usaha wajib melampirkan informasi jelas kepada pekerja migran. Berkaitan dengan nilai bonus dan kausal “sunset clause”, Kementerian Ketenagakerjaan akan aktif mempelajari, dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap agensi yang melakukan praktik pengiriman uang secara ilegal.
