(Taiwan, ROC) Makamah Agung pada akhir bulan Desember tahun lalu memutuskan rincian pelaksanaan untuk asuransi kesehatan nasional yang dinon-aktif kan sementara dan pengaktifan ulang maka akan diatur undang-undang atau otoritas hukum yang jelas di masa mendatang, serta tetap mempertahankan konteks pelanggaran hukum, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan diwajibkan merevisi undang-undang ini dalam waktu 2 tahun, jika tidak maka peraturan yang relevan dinilai tidak berlaku.
Dirjen Asuransi Kesehatan Nasional, Shih Chung-liang (石崇良) saat diwawancarai menyampaikan, Direktorat Jenderal Asuransi Kesehatan Nasional tengah mempelajari untuk penghapusan sistem dinon-aktifkan sementara dan pengaktifan ulang asuransi kesehatan, kembali ke hukum negara asal, di Taiwan menerapkan warga Taiwan dan pemegang kartu residen (ARC) wajib tercantum dalam asuransi kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW, Hsueh Jui-yuan (薛瑞元) pada hari Rabu ini (22/2) menghadiri upacara serah terima jabatan Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) ketika diwawancarai dan ia menyampaikan, sistem dinon-aktifkan sementara dan pengaktifan ulang asuransi kesehatan berkemungkinan tidak sesuai dengan undang-undang, maka akan melakukan revisi, apabila tetap dipertahankan sistem ini maka semakin memerlukan perubahan jika tidak merevisi maka perlu segera diterapkan.
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW, Hsueh Jui-yuan mengatakan 230222-01, “maka di satu sisi dalam hal ini, pihak kami perlu melakukan peninjauan, dalam merevisi sistem dinon-aktifkan sementara dan pengaktifan ulang asuransi kesehatan, apabila akan dipertahankan maka berkemungkinan akan dicantumkan ketentuan hukum asuransi kesehatan nasional, akan tetapi dalam hal, jika tidak melakukan revisi hukum maka semestinya diterapkan sesegera mungkin.”
Usai pertemuan Menteri MOHW Hsueh Jui-yuan lebih lanjut mengemukakan, ada isu kontroversi terhadap sistem dinon-aktifkan sementara dan pengaktifan ulang asuransi kesehatan, ia sendiri tidak dapat memprediksi hasil akhir revisi hukum ini sementara dalam pengadilan tinggi memerlukan waktu 2 tahun untuk merevisi hukum ini, apabila melampaui dari masa revisi dan belum menyempurnakan hukum ini, dan tetap menerapkan sistem dinon-aktifkan sementara dan pengaktifan ulang maka perlu dilengkapi dengan langkah pendukung untuk menjamin hak kepentingan warga, dalam hal ini masih perlu dipelajari.
Dirjen Asuransi Sosial, MOHW Donald Shang Tung-fu ketika diwawancarai menyampaikan, tim revisi hukum asuransi kesehatan nasional masih dalam tahap pembahasan isi revisi hukum, berkaitan dengan isu sistem dinon-aktifkan sementara dan pengaktifan ulang asuransi kesehatan, ada 2 revisi utama, yang pertama adalah tidak revisi hukum yakni menghapus sistem ini secara menyeluruh, yang kedua adalah untuk pihak khusus misalkan diplomat, atau mereka yang bergerak di sektor pelayaran laut lepas baru diizinkan mengadopsi sistem ini, hingga saat ini semua masih dalam tahap peninjauan.
