(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 24 Januari 2023, Komisi Perindustrian dan Energi Parlemen Eropa memberikan suara mereka dan mengesahkan “Undang Undang Chip Uni Eropa”. Salah satu yang disahkan dalam undang-undang bersangkutan adalah mengharuskan Uni Eropa untuk menerapkan “diplomasi chip”, yakni menggelar kerja sama dengan mitra strategis, misal Taiwan, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan.
Pengesahan butir-butir “diplomasi chip” di atas adalah hal yang sangat jarang sekali dilakukan sebelumnya oleh Uni Eropa, yang bertujuan untuk memastikan keamanan rantai pasokan dunia.
Pasokan semikonduktor dunia masih terdampak, semenjak menurunnya kapasitas produksi akibat terpaan pandemi COVID-19. Pabrik Volvo di Belgia misalnya. Pada tanggal 20 Januari 2023, Volvo mengumumkan untuk menangguhkan proses manufaktur mereka selama satu pekan, dikarenakan krisis chip.
Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah Eropa dan Amerika Serikat telah menetapkan bahwa chip adalah potensi yang sangat strategis, serta mengusulkan untuk segera merealisasikan konsep otonomi pada rantai pasokan dunia.
Komisi Uni Eropa tahun lalu telah mengusulkan kerangka “UU Chip Eropa”, dan mengirimkannya kepada pihak Parlemen Eropa untuk dievaluasi.
Salah satu tujuan spesifik dari kerangka undang-undang di atas adalah untuk meningkatkan kapasitas semikonduktor Eropa di pangsa pasar dunia, dari 10% saat ini ke taraf 20%.
Komisi Perindustrian dan Energi Parlemen Eropa akhirnya melakukan pemungutan suara pada Selasa kemarin (24/1), guna meloloskan RUU chip dan amandemen yang diusulkan oleh berbagai kelompok parlemen. Ada 67 suara yang mendukung, sedangkan 1 lainnya menolak.
Selain mempromosikan inovasi terhadap sektor penelitian dan pengembangan, RUU kali ini juga menetapkan indikator peringatan dini terhadap krisis rantai pasokan. Di samping itu, “UU Chip Eropa” juga memuat ketentuan perihal kerja sama dengan negara ketiga.
Dalam Pasal 7 dari draf yang diajukan, tertulis bahwa kerja sama dengan negara ketiga menjadi sangat penting adanya, dikarenakan karakteristik dari rantai pasokan semikonduktor dunia. Hal ini juga dirasa bisa meningkatkan ketahanan ekosistem semikonduktor.
Banyak negara anggota parlemen, salah satunya adalah Wakil Parlemen Eropa yang pernah berkunjung ke Taiwan tahun lalu, Nicola Beer, juga mengusulkan hal serupa dalam draf kali ini. Dirinya bahkan secara eksplisit menyertakan Taiwan dalam kategori negara ketiga, yang harus menjadi target oleh Uni Eropa.
Kepada media Central News Agency (CNA), salah seorang diplomat menyampaikan, bahwa hal di atas adalah kejadian langka yang pernah dilakukan oleh Uni Eropa sebelumnya.
Komisi Perindustrian dan Energi Parlemen Eropa menambahkan, Pasal 7A menetapkan, mewakili Uni Eropa, maka pihak eksekutif harus menggelar kerja sama dengan mitra strategis yang memiliki gagasan serupa, misal Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Kerja sama dengan negara-negara yang unggul dalam sektor semikonduktor, akan memperkuat keamanan rantai pasokan.
Melalui insiatif diplomasi chip, dapat menanggapi rantai pasokan yang hampir terputus, serta menggelar dialog dan koordinasi di berbagai bidang lainnya, misal bahan baku dan kontrol ekspor negara ketiga.
Draf tersebut juga mengharuskan Uni Eropa membentuk mekanisme diplomasi chip, serta membuat perjanjian investasi dan perdagangan atau tindakan diplomasi sejenisnya, guna memperkuat pertukaran dan memastikan keamanan pemroduksian chip.