(Taiwan, ROC) -- Keamanan penggunaan platform media sosial asal Tiongkok, TikTok menjadi pembicaraan hangat masyarakat luas. TikTok disinyalir telah mengirimkan data para penggunanya ke otoritas Beijing. Kementerian Pengembangan Digital (MODA) menyertakan platform TikTok sebagai produk komunikasi dan informasi yang bisa “membahayakan” keamanan nasional. Oleh sebab itu, seluruh institusi pemerintah dilarang menggunakan TikTok.
Kini, pihak luar mempertanyakan apakah larangan menggunakan TikTok akan diperluas hingga ke sektor masyarakat umum? Menurut laporan dari salah satu media, pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk merevisi 2 undang-undang, masing-masing “Undang-Undang Anti Infiltrasi” atau “Undang-Undang Keamanan Nasional”. Menteri Pengembangan Digital menyampaikan, pihak National Center for Cyber Security Technology (NCCST) akan membahas apakah akan meluas larangan penggunaan TikTok hingga ke sektor masyarakat umum pada tanggal 26 Desember 2022 mendatang.
Salah seorang ahli dalam negeri menyampaikan, harus ada dasar hukum yang jelas sebelum memberlakukan kontrol terhadap penggunaan TikTok di sektor masyarakat luas. Otoritas berwenang juga harus merumuskan norma hukum yang relevan. Di lain pihak, Yuan Eksekutif telah meminta Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) dan unit kementerian terkait lainnya untuk mengumpulkan pendapat, serta mengevaluasi kelayakan teknis dan memahami negara lain dalam melakukan kontrol serupa.
Ahli bersangkutan lebih lanjut menerangkan, secara garis besar, sangat sedikit negara di dunia yang memiliki undang-undang melarang penggunaan TikTok di ranah pribadi. Hingga saat ini, hanya India yang memiliki peraturan relevan. Karena ini akan menyangkut prinsip kebebasan berbicara, serta mempengaruhi data pribadi dan keamanan nasional, maka negara penganut paham demokrasi sudah sepatutnya lebih berhati-hati dalam merumuskan berbagai ketetapan.
Jika Yuan Eksekutif tetap bersikukuh untuk merevisi undang-undang yang ada, apakah pengontrolan penggunaan TikTok akan diperluas hingga ke ranah masyarakat awam? Sang ahli yang tidak ingin disebut namanya tersebut menyampaikan, merevisi undang-undang dan memberlakukan larangan penuh adalah dua hal yang berbeda. Meski demikian, otoritas berwenang masih perlu mengacu kepada praktik yang sudah dilakukan oleh negara lain. Ia menambahkan, otoritas India mengizinkan platform buatan Tiongkok untuk mendarat di kawasan mereka. Hal ini tentu berbeda dengan Taiwan yang jelas-jelas sangat melarang hal tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan data.
Selain itu, jumlah larangan yang diberlakukan oleh India meningkat cukup pesat, dari awalnya 50 atau 60, kini menjadi 300 larangan. Dan perlu bagi Taiwan untuk memahami dan mempelajari standar yang diberlakukan mereka. Ahli bersangkutan kembali menjelaskan, otoritas kementerian di Taiwan tengah mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi seluruh kelayakan yang ada. Pengambilan keputusannya sendiri tengah berlangsung dan belum ada ketetapan apa pun yang dibuat.