(Taiwan, ROC) --- Wacana untuk memperpanjang masa bakti wajib militer (wamil) menjadi perbincangan hangat warga Taiwan belakangan ini. Pada tanggal 20 Desember 2022, Taiwanese Public Opinion Foundation (TPOF) merilis hasil jajak pendapat terbaru mereka, yang menguak bahwa ada 69% warga yang percaya bahwa masa bakti wamil 4 bulan saat ini sangat tidak masuk akal, terutama di tengah tekanan yang terus dilancarkan oleh Tiongkok, sedangkan 21% lainnya merasa masuk akal.
Survei bersangkutan lebih lanjut menanyakan pandangan pribadi mereka terhadap wacana untuk memperpanjang masa bakti wamil 1 tahu, terlepas dari faktor apa pun. 73% menjawab setuju dan 18% lainnya menjawab tidak setuju.
Pada tanggal 20 Desember 2022, TPOF merilis hasil jajak pendapat untuk menyurvei pendapat masyarakat perihal situasi politik dan hubungan lintas selat selepas pelaksanaan Pilkada 2022.
Selain mempertanyakan perihal perpanjangan masa bakti wamil, jajak pendapat ini juga menyurvei opini publik perihal kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Jajak pendapat tersebut mempertanyakan, “Masa bakti wamil Taiwan saat ini adalah 4 bulan. Di tengah ancaman yang kerap kali dilancarkan oleh Tiongkok belakangan ini, apakah Anda merasa bahwa mekanisme saat ini masuk akal?” Ada sekitar 69% responden yang menganggap bahwa mekanisme saat ini tidak masuk akal, sedangkan 21% lainnya berpendapat wajar.
Jajak pendapat kemudian kembali bertanya, “Beberapa orang beranggapan, untuk menghadapi tekanan dari Tiongkok, maka masa bakti wamil di Taiwan setidaknya harus berlangsung selama 1 tahun. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di atas?” 73% mengatakan setuju dan 18% lainnya mengatakan tidak setuju.
Kepala TPOF, You Ying-long (游盈隆) menyampaikan, menilik hasil survei yang mereka buat, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme masa bakti wamil saat ini tidak masuk akal dan hal tersebut harus diperpanjang menjadi 1 tahun.
You Ying-long mengatakan, “Pada dasarnya, untuk periode bulan Maret hingga Desember 2022, sikap warga Taiwan terhadap reformasi masa bakti wamil adalah sama. Lebih dari 73% warga merasa bahwa itu harus diubah menjadi satu tahun. Ini adalah pendapat mayoritas warga saat ini. Dan opini publik kian jelas.”
Jajak pendapat bersangkutan juga menanyakan perihal pengunduran diri beberapa posisi dalam tubuh kementerian, terutama setelah Partai Progresif Demokratik (DPP) dalam laga Pilkada kemarin. 53,2% warga setuju bahwa pemimpin kabinet harus mengundurkan diri, tanpa harus menunggu tahun mendatang, sedangkan 21% lainnya merasa tidak perlu.
Mengenai kepuasan terhadap kinerja Presiden Tsai Ing-wen, jajak pendapat memperlihatkan, 37,5% warga setuju dengan kinerja Kepala Negara, sedangkan 46,4% lainnya menyatakan tidak setuju. Dengan kata lain, kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Tsai Ing-wen mencapai rekor terendah dalam kurun 44 bulan belakangan.