(Taiwan, ROC) -- Kebijakan perpanjangan masa wajib militer usai pilkada 9 in 1 masih berlanjut mendapat sorotan, Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng (邱國正) pada hari Rabu ini (7/12) saat memberikan laporan dalan sidang komite pertahanan nasional Yuan Legislatif menyampaikan, akan disesuaikan dengan jadwal perencanaan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Menhan Chiu Kuo-cheng mengemukakan, perpanjangan masa wajib memerlukan ketelitian dan merupakan tugas besar, sehingga perlu waktu lebih panjang untuk melakukan peninjauan, namun tidak ada kaitan dengan pemilu.
Menhan Chiu Kuo-cheng mengatakan, “Yang hendak kami sampaikan pada awalnya sudah kami katakan, misalkan pada akhir Desember tahun ini masih belum ada pengumuman, maka akan diundur dan diumumkan pada tahun depan, kami akan mengupayakan hal ini. Terus terang saja, apa yang menjadi pertimbangan dari kemiliteran sangat sederhana, yakni cara apa yang baik untuk meningkatan kekuatan tempur kita, meningkatkan pelatihan, inilah yang menjadi pertimbangan kami, tentu saja opini masyarakat juga akan kami dengar, karena setelah mendengar banyak pendapat, maka kami semakin mengupayakan solusi penyelesaian masalah yang terjadi, inilah alasannya kami aktif dalam hal ini.”
Menhan Chiu Kuo-cheng melaporkan “Perekrutan baru, persiapan tempur dan Efektivitas Mobilisasi Pertahanan Nasional”, ia mengutarakan, setelah mengalami 1 tahun ini, dikarenakan pelatihan yang ditingkatkan maka tahun depan merencanakan pelatihan 14 hari perekrutan yang mengerahkan hampir 7.000 orang. Berkaitan dengan isu reformasi cabinet, Menhan Chiu Kuo-cheng mengatakan, ia tidak berkomentar tentang masa menjabat pegawai pemerintahan, lagi pula hingga saat ini tidak ada siapapun yang membahas persoalan ini.