(Taiwan, ROC) --- Insiden penipuan yang berujung penyekapan belakangan ini santer terdengar di Taiwan. Sindikat penipuan diketahui melancarkan aksi kejinya dengan menjebak para warga yang hendak mencari pekerjaan. Para korban diketahui disekap di bangunan kosong yang berlokasi di Danshui, Taoyuan dan Wanhua. Setelah pemberitaan ini mencuat ke publik, khalayak luas terus membicarakannya dari hari ke hari. Beberapa media arus utama di Taiwan menyebut peristiwa ini dengan istilah “Kamboja versi Taiwan”.
Saat menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif hari ini (10/11), Menteri Dalam Negeri, Hsu Kuo-yong (徐國勇) menyampaikan, seluruh aparat kepolisian di seluruh negeri akan melakukan yang terbaik dalam memecahkan aksi para sindikat. Pihaknya juga akan terus memperbaharui informasi yang diperoleh , untuk kemudian diumumkan kepada seluruh masyarakat.
Hingga saat ini telah ada 32 oknum pelaku yang tertangkap, serta 58 korban yang berhasil dibebaskan. Hsu Kuo-yong menekankan, Kemendagri akan bekerja sama dengan administrasi kepolisian untuk membangun jaringan pemberitahuan, yang mana akan memperluas saluran informasi, sehingga masyarakat semakin mudah melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Hsu Kuo-yong melanjutkan, pihaknya juga akan mendirikan mekanisme yang dapat memudahkan tim penyidik atau staf kepolisian dalam melakukan aksi penggebrekan ke bangunan-bangunan yang mencurigakan.
Hsu Kuo-yong mengatakan, “Hotel-hotel yang ada, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Jika tidak, maka akan kami denda. Namun, ada beberapa hal yang mungkin tidak termasuk dalam ruang lingkup administrasi kepolisian, maka dari itu kami akan membangun mekanisme, meliputi menempatkan staf kepolisian di bagian petugas keamanan bangunan perumahan. Dari sini, kami akan bekerja sama dengan mereka.”
Anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Lai Hsiang-ling (賴香伶) menyampaikan, pihak luar mempertanyakan kinerja aparat kepolisian yang lamban, dikarenakan terlampau sibuk dengan kegiatan kampanye menjelang Pilkada mendatang. Menjawab hal di atas, Hsu Kuo-yong menuturkan, menjamin kelancaran saat berkampanye juga menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Seluruh tugas yang dibebankan kepada mereka, tidak akan mempengaruhi kinerja instansi kepolisian dalam menjamin keamanan publik.