:::

Taiwan Policy Act Versi DPR AS : Mengusung Dana Bantuan Militer untuk Taiwan Sebesar NT$ 6,5 Milyar Selama 5 Tahun

  • 29 September, 2022
  • 鄭蕙玲
Taiwan Policy Act Versi DPR AS : Mengusung Dana Bantuan Militer untuk Taiwan Sebesar NT$ 6,5 Milyar Selama 5 Tahun
Taiwan Policy Act Versi DPR AS : Mengusung Dana Bantuan Militer untuk Taiwan Sebesar NT$ 6,5 Milyar Selama 5 Tahun (foto: CNA)

(Taiwan, ROC) DPR parpol Demokrat AS hari ini mengusung “Taiwan Policy Act”, dibandingkan dengan versi yang baru diloloskan oleh Senat Komite Luar Negeri AS pada pertengahan bulan ini, untuk versi DPR mempertahankan ketentuan diplomatik, mencakup persetujuan Senat untuk penunjukkan direktur AS, juga rencana 5 tahun mendatang menyediakan dana bantuan militer untuk Taiwan sebesar NT$ 6,5 milyar.

Anggota parpol Republik DPR Komite Urusan Luar Negeri AS, Ketua Tim Kerja DPR Urusan RRT, Micheal McCaul memimpin 36 anggota DPR parpol Republik mengusung “Taiwan Policy Act”, berharap dapat meningkatkan pertahanan nasional Taiwan, memperbaharui kebijakan AS terhadap Taiwan.

Micheal McCaul mengatakan, dirinya sangat bangga membawa 36 anggota parlemen mengusung kausal hukum yang bermanfaat untuk pertahanan nasional Taiwan. Ia mengatakan, Taiwan merupakan mitra keamanan nasional penting bagi AS, akan tetapi demokrasi Taiwan menghadapi ancaman masa depan dari RRT yang tak terlihat jelas, “Saatnya menyediakan peralatan senjata untuk sahabat AS (Taiwan) sebelum diserang, bukan setelah diinvasi.”

Sebelum usungan hukum versi DPR diloloskan, anggota parlemen yang menghadiri sidang rapat 14 September memberikan 17 suara setuju, 5 suara tidak setuju, maka melalui revisi hasil pembahasan parlemen maka dikeluarkan “Taiwan Policy Act” versi Senat AS.

Senator Urusan Komite Luar Negeri AS Bob Menendez, Senator parpol Republik Lindsey Graham pada bulan Juni lalu bersama mengusung topik sebagai berikut, melanjutkan “hukum hubungan Taiwan” tahun 1979, merapikan kebijakan AS terhadap Taiwan terkait urusan diplomasi, militer dan perekonomian guna meningkatkan hubungan AS-Taiwan.

Akan tetapi pemerintahan AS meragukan sebagian kausal versi yang ditetapkan oleh Senat AS, mengkuatirkan dapat memicu tantangan bagi AS terkait “Kebijakan Satu Tiongkok”, melalui versi yang diloloskan Senat AS untuk perubahan nama kantor perwakilan ROC di AS menjadi saran konstruktif dari “pendapat kongres” dan menghapus persyaratan persetujuan senat untuk penunjukkan direktur AIT.

Seperti rancangan hukum versi Senat, versi DPR AS juga menyampaikan dukungan pihaknya untuk partisipasi Taiwan dalam PBB, mengimbau perjanjian kerja sama perdagangan bebas (FTA) AS-Taiwan, membangun program pertukaran AS-Taiwan seperti “Taiwan Fellowship Program”. Periode kongres AS kali ini akan berakhir pada Januari tahun depan, apabila “Taiwan Policy Act” versi DPR diloloskan, maka diharapkan proses pengesahan hukum bisa segera dilaksanakan, dikarenakan saat ini masih ada perbedaan versi Senat-DPR AS, maka masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Komentar

Terbarumore