:::

Sambutan Kamala Haris di Pangkalan Militer AS di Jepang, Fokus Pada Ancaman Militer RRT terhadap Taiwan

  • 28 September, 2022
  • 曾秀情
Sambutan Kamala Haris di Pangkalan Militer AS di Jepang, Fokus Pada Ancaman Militer RRT terhadap Taiwan
Wapress AS Kamala Harris

(Taiwan, ROC) -- Reuters memberitakan, Wapres AS Kamala Harris pada hari Rabu ini (28/9) saat memberikan sambutan untuk militer AS yang bermarkas di Jepang, menekankan fokus ditujukan pada tindakan RRT terhadap Taiwan.

Sebelum kunjungan Kamala Haris ke Asia, Presiden AS Joe Biden pada tanggal 18 September lalu juga telah menerima wawancara, Beliau menegaskan apabila Taiwan mendapat serangan RRT yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka militer AS akan membela Taiwan, pernyataan ini membangkitkan amarah RRT yang berkeinginan menguasai kedaulatan Taiwan.

Informasi dari pejabat tinggi pemerintah AS yang tidak bersedia membeberkan identitasnya, tetapi telah mengulas konten sambutan Wapres AS Kamala Haris menyampaikan bahwa “Kamala Haris akan fokus pada aturan tatanan interanasional guna menanggapi beberapa ancaman ini”, mencakup aktivitas provokasi yang terjadi di Selat Taiwan. Pejabat tersebut menyebutkan, “Ia akan mengungkit isu ini, pihak kami juga sedang mempersiapkan beberapa program untuk menghadang ancaman ini, membela dan memandu kawasan yang relevan agar tetap sejajar dengan norma dan tatanan internasional.”

Saat Kamala Haris berkunjung ke pangkalan Angkatan Laut AS di luar negeri yang terbesar, Yokosuka di Perfektur Kanagawa untuk memberikan sambutan, saat ini berkisar 24.000 militer dan masyarakat sipil bekerja dan menetap di pangkalan ini, termasuk kapal induk USS Ronald Reagan juga berlabuh di lokasi ini. Kapal induk militer AS USS Ronald Reagen kini tengah menuju Korea Selatan, menjalani latihan aliasi militer AS-Korea untuk menghalau militer Korea Utara.

RRT menyampaikan, Taiwan yang berdemokrasi adalah salah satu bagian provinsinya, di masa angka panjang terus menyerukan Taiwan dibawah kendali pihaknya, serta tidak mengesampingkan akan menggunakan kekuatan militer. Pemerintah Taiwan sangat keras menentang seruan kedaulatan RRT, serta menyampaikan hanya 23 juta penduduk pulau ini yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

Komentar

Terbarumore