(Taiwan, ROC) --- Selama dua hari berturut-turut, Taiwan menggunakan senjata berpeluru untuk mengusir drone sipil milik Tiongkok yang terbang mengganggu zona pertahanan Kinmen. Menanggapi aksi tersebut, otoritas Tiongkok mengkritik Taiwan yang dianggap telah berlebihan.
Pada tanggal 31 Agustus 2022, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby menuturkan, tindakan penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan Taiwan sangatlah wajar, di tengah meningkatnya ancaman Tiongkok di Selat Taiwan.
Belakangan ini, Tiongok sering kali menggunakan drone sipil mereka untuk terbang melintasi dan mengganggu zona pertahanan Kinmen dan Matsu. Pada tanggal 30 Agustus 2022, Presiden Tsai Ing-wen telah menginstruksikan kepada tentara nasional untuk mengambil tindakan semestinya
Komando Pertahanan Angkatan Darat Kinmen menggunakan senjata berpeluru untuk mengusir 4 unit drone Tiongkok selama dua hari berturut-turut.
Dalam sebuah pertemuan dengan media, John Kirby menyampaikan bahwa tindakan yang diambil oleh Taiwan dapat dimengerti, mengingat militer Tiongkok sebelumnya telah melakukan aksi sewenang-wenang, misal melancarkan simulasi militer di Selat Taiwan.
Sedari dahulu, AS telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung paksaan atau tindakan sepihak untuk mengubah status quo.
“Ini tetap menjadi kebijakan kami,” tegas John Kirby.
John Kirby melanjutkan, semenjak Ketua DPR AS, Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada awal bulan Agustus kemarin, Tiongkok mencoba untuk mengubah status quo di sekitar Selat Taiwan secara permanen. Tiongkok juga mencoba untuk menetapkan “normal baru”, bagi pesawat atau kapal militer milik mereka melintas di Selat Taiwan.
John Kirby kembali menegaskan, AS tidak akan menerima perubahan status quo, serta tidak akan mengakui atau bahkan mematuhinya. AS tidak akan berhenti mengungkapkan keprihatinannya dalam setiap kesempatan terbuka.
Atas dasar moralitas, John Kirby sekali lagi mencoba untuk membujuk Tiongkok. Tiongkok tidak memiliki alasan yang kuat untuk meningkatkan krisis dan mengubah tatanan status quo. Di lain pihak, AS juga tidak akan mengubah “Kebijakan Satu Tiongkok” yang telah diakui sedari dahulu.
