(Taiwan, ROC) --- Otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) diberitakan kembali menghalangi partisipasi warga Taiwan di Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA), Joanne Ou (歐江安) menyampaikan, MOFA mengutuk keras atas komentar-komentar perwakilan RRT dalam rapat Majelis Umum PBB yang dinilai menyesatkan. Hal tersebut juga disinyalir menjadi faktor utama dari terhambatnya Taiwan untuk berpartisipasi dalam dunia internasional.
Dalam pertemuan pers yang dihelat MOFA pada Selasa pagi (5/7), Juru Bicara Joanne Ou menyampaikan, Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan di Lisbon, Portugal semenjak tanggal 27 Juni hingga 1 Juli 2022. Pertemuan kali ini akan berfokus pada isu-isu substantif, seperti polusi dan konservasi laut, serta memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Semenjak digelarnya pertemuan akbar ini, otoritas RRT dinilai telah semena-mena menggunakan kekuasaannya, menghalangi organisasi yang dibentuk oleh negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, misal Tuvalu dan Palau, serta mencoba untuk mencegat partisipasi warga Taiwan yang tergabung dalam organisasi tersebut.
MOFA menyampaikan, sebagai bentuk protes, maka Menlu Tuvalu, Simon Robert Kofe memutuskan untuk membatalkan kehadirannya dan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk sikap RRT. Sedangkan Presiden Palau, Surangel Whipps, Jr. menyampaikan dalam pidatonya bahwa kerja sama kelautan dunia sudah seharusnya menyertakan Taiwan.
Selain itu, dalam pertemuan di hari terakhir, pihak Palau, Kepulauan Marshall dan Amerika Serikat berpendapat, bahwa setiap negara anggota berhak untuk menentukan pihak-pihak yang boleh disertakan dalam delegasi mereka. Dan mereka berhak menyertakan Taiwan dalam daftar partisipan anggota.
Permintaan pihak komite untuk memberhentikan salah satu anggota dinilai telah melanggar kedaulatan dari negara peserta.
Keputusan negara Tuvalu dan Palau untuk menyertakan warga Taiwan dalam delegasi mereka, juga sudah sepatutnya dihormati. Negara-negara yang mendukung Taiwan juga berpendapat, bahwa tidak ada yang boleh dikesampingkan saat berbicara perihal kelautan. Di samping itu, Inggris juga menyampaikan protes keras mereka atas keputusan yang diambil oleh pihak Komite Kredensial.
MOFA mengkritik dan menyesalkan perbuatan RRT yang sekali lagi menggunakan dalil “Resolusi Majelis Umum PBB 2758” untuk menekan PBB atau organisasi dunia lainnya. Resolusi yang berisikan “Kebijakan Satu Tiongkok” tersebut telah berulang kali “dimanfaatkan”, dengan tujuan untuk menciptakan pemikiran semu, bahwa Taiwan adalah bagian dari RRT. Pada akhirnya, partisipasi Taiwan akan ditolak dalam setiap pertemuan atau konferensi yang dihelat oleh PBB.
MOFA sekali lagi mengutuk keras tindakan RRT yang sengaja membuyarkan pemahaman dunia internasional, sehingga Taiwan tidak mendapat kursi dalam setiap pertemuan dunia.
MOFA kembali menekankan, ROC dan RRT tidak pernah saling memerintah satu dengan yang lain. Otoritas RRT tidak pernah memerintah Taiwan, hanya pemerintahan yang dipilih langsung oleh seluruh masyarakatnya, yang dapat mewakili Taiwan di setiap panggung dunia internasional.
